Penusukan Wiranto dan Ketidakpercayaan Publik

Penusukan Wiranto dan Ketidakpercayaan Publik

Penyerangan Wiranto, ICMI Jangan Ada Pemikiran Mendukung
Menko Polhukam Wiranto sesaat sebelum terkena tusukan (Foto: Istimewa)

Suaramuslim.net – Penusukan terhadap Wiranto, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) ini terjadi, dan sempat menggemparkan jagad Indonesia. Ironisnya, kejadian ini tidak membuat publik percaya tetapi justru meragukannya. Berbagai tayangan video pendek dan ulasan berita yang memberitakan kejadian itu. Publik bukannya yakin akan kebenaran berita penusukan itu, tetapi justru semakin ragu. Yang menjadi pertanyaan besar adalah mengapa publik tidak mempercayai peristiwa yang menimpa pejabat publik ini. Bukannya simpati atau duka terhadap kejadian itu, mereka justru menganggap sebagai rekayasa untuk tujuan politik Wiranto.

Pentingnya Keselamatan Pejabat Publik

Sebagai pejabat publik, Wiranto seharusnya memperoleh pengamanan ketat sehingga tidak terjadi tragedi penusukan itu. Beredarnya video penusukan yang terjadi pada tanggal 10 Oktober 2019 itu cukup massif dan benar-benar mengalihkan perhatian publik. Uniknya, gencarnya berita penusukan ini tidak membuat masyarakat percaya begitu saja, tetapi justru muncul narasi dan analisis yang kontra terhadap kejadian itu. publik seolah kompak membantah kejadian itu murni terjadi. Publik justru berkesimpulan bahwa kejadian ini sebagai sandiwara atau pengalihan isu, bukan kejadian murni kriminal.

Narasi kontra bermunculan dengan berbagai penjelasan, di antaranya bahwa peristiwa penusukan Wiranto ini untuk memecah konsentrasi publik terkait dengan acara pelantikan presiden. Bahkan ada yang menyatakan bahwa dengan kejadian ini sebagai pintu masuk untuk memerangi radikalisme dan terorisme. Opini ini terbukti kebenarannya, ketika muncul pernyataan bahwa pelaku penusukan terpapar ISIS. Semua opini dan narasi kontra ini berjalan liar dan menggelinding yang pada garis besarnya sangat percaya bahwa kejadian itu tidak lebih dari rekayasa.

Munculnya pemberitaan media sosial pun gencar dan massif, namun konten beritanya tidak sama. CNN Indonesia memuat pernyataan Polda bahwa Wiranto dalam keadaan aman, namun Kapolsek kena penusukan. Sementara Detik.com menyatakan bahwa Wiranto terluka di perut, dan media lain memberitakan kondisi Wiranto cukup berat karena berlumuran darah hingga 3,5 liter. Berita yang terlihat berbeda itu semakin meyakinkan publik dan kejadian ini dianggap rekayasa belaka.

Untuk memperkuat bahwa kejadian ini, ulasan terhadap pelaku juga dipaparkan secara terperinci. Di antaranya bahwa pelaku merupakan jaringan ISIS dan hal itu diperkuat pernyataan  bersmber dari Badan Inteligen Nasional (BIN) bahwa pelaku terpantau sejak 3 bulan lalu. Pernyataan ini diungkapkan oleh Budi Gunawan, kepala BIN. Pelaku bernama Syahrial Alamsyah (SA) yang pindah dari Kediri ke Bogor. Kemudian dari Bogor pindah ke Menes karena cerai dengan istri pertama. BG memastikan bahwa SA alias Abu Rara adalah teroris jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD). BG menyatakan bahwa negara  mendeteksi adanya gerakan  JAD menjelang pelantikan.

Publik kembali mengkritik bahwa pelaku seharusnya sudah ditangkap bila dipastikan membahayakan negara. Kejadian penusukan yang dilakukan SA dianggap sebagai pembiaran negara terhadap pelaku yang berbahaya bagi pejabat negara.

Analisis adanya keterlibatan kelompok radikal diperkuat oleh pernyataan Yaqut Cholil Qoumas. Dia mengecam aksi itu dan menyatakan bahwa skenario kekisruhan ini dirancang oleh   kelompok radikal sehingga terjadi kekacauan. Kelompok radikal ini bisa saja ISIS, JI, HTI, sehingga kelompok ini harus dilawan dan ditumpas hingga akar-akarnya.

Publik Masih Tak Percaya

Peristiwa penusukan yang mengancam jiwa seseorang apalagi pejabat negara tentu tak bisa dipandang remeh. Bila dibiarkan, kejadian ini boleh jadi mengancam jiwa pejabat yang lain, sehingga akan menciptakan ketakutan sosial. Penjagaan bagi pejabat selevel Wiranto seharusnya berlapis, apalagi dia seorang Jenderal yang bertanggung jawab terciptanya keamanan nasional. Bila tidak ada jaminan keamanan, maka bukan hanya menimpa pejabat tetapi juga akan menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat bawah.

Namun apa yang terjadi, justru sebaliknya. Pasca penusukan, negara bukan menindak mereka teledor terhadap pejabat negara. Tidak ada penurunan pangkat atau pemecatan terhadap pasukan sekeliling Wiranto, tetapi yang terjadi justru mencopot Dandim Kendari, Kolonal Kavaleri Hendi Suhendi. Dia dicopot tidak terkait langsung dengan kejadian itu, tetapi dikarenakan  istrinya yang memposting pernyataan yang dianggap tidak simpati. Bahkan pencopotan  Dandim itu diumumkan langsung oleh KSAD Jenderal Andika Perkasa.

Dengan adanya peristiwa penusukan itu, negara secara cepat mengumumkan perang terhadap radikalisme. Tidak tanggung-tanggung, pasca menjenguk Wiranto, presiden langsung menyatakan perang terhadap kelompok-kelompok radikal. Pernyataan beruntun, seperti pelaku telah terpapar ISIS dan presiden mengumumkan untuk memerangi kelompok radikal, di mata publik dianggap sebagai agenda terselubung untuk memerangi kelompok radikal. Kelompok radikal itu tidak lain adalah Islam.

Kalau melihat kasus Wamena yang telah membunuh rakyat, yang kebanyakan muslim, tidak membuat negara bergerak cepat untuk memeranginya. Bahkan adanya ancaman Papua yang siap merdeka tidak segera memperoleh penanganan. Namun begitu peristiwa penusukan terhadap Wiranto terjadi, maka eksplorasi secara mendalam dan narasi pelaku penusukan terus diperdalam. Ujung dari eksplorasi mendalam dan blow up media yang demikian besar, langsung mengarah bahwa bahaya kelompok radikal telah menjadi ancama nyata. Maka peran negara untuk menciptakan ketenangan dan ketertiban sosial harus dikedepankan. Di sinilah perang terhadap radikalisme. Perang terhadap radikalisme tidak lain dan tidak bukan adalah memerangi Islam.

Inilah bahaya terbesar yang selalu berulang-ulang dilakukan, dimana umat Islam seringkali dijadikan sasaran dan diadu domba. Umat Islam senantiasa dijadikan sasaran untuk dibidik, karena dianggap sebagai pelaku kekacauan. Ujung dari semua ini adalah untuk memarginalkan umat Islam dari kekuasaan.*

Surabaya, 17 Oktober 2019

*Opini yang terkandung di dalam artikel ini adalah milik penulis pribadi, dan tidak merefleksikan kebijakan editorial Suaramuslim.net

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on WhatsApp
Share on Telegram

Leave a comment