Jokowi Sampaikan Isu Rakhine di Retreat KTT ASEAN
Petugas Polisi Myanmar berjaga di daerah Rakhine, tempat tinggal muslim Rohingya (Foto: Istimewa)

NEW YORK (Suaramuslim.net) – Tim Pencari Fakta (TPF) PBB menyimpulkan dalam laporannya yang dirilis pada Kamis lalu (22/8) bahwa kejahatan kekerasan seksual yang digunakan militer Myanmar terhadap perempuan dan gadis Rohingya pada tahun 2017 merupakan indikasi niat tentara melakukan genosida untuk menghancurkan minoritas etnis muslim di negara itu.

Komisi Penyelidik Independen yang dibentuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 2017 itu mengatakan bahwa pemerintah Myanmar tidak mengadili siapa pun atas kejahatan tersebut.

TPF mengatakan bahwa pihaknya memikul tanggung jawab “di bawah Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida karena ketidakmampuan pemerintah Myanmar untuk menyelidiki aksi genosida dan mengadili pelakunya.

Sebuah kampanye militer di negara bagian Rakhine, Myanmar, yang dimulai pada Agustus 2017, telah memaksa lebih dari 730.000 etnis muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.

Myanmar menyangkal pelanggaran yang meluas dan mengatakan kampanye militer di ratusan desa di Rakhine utara sebagai tanggapan atas serangan oleh gerilyawan Rohingya.

“Ratusan perempuan dan gadis Rohingya diperkosa,” kata laporan itu.

Baca Juga :  Menolak Lupa Genosida Rohingya

Dari jumlah tersebut, 80 persen diklasifikasikan oleh TPF sebagai pemerkosaan massal.

Tatmadaw, sebutan untuk tentara Myanmar, bertanggung jawab atas 82 persen dari perkosaan massal ini.

Pada konferensi pers di Myanmar pada Jumat (23/8), juru bicara militer Mayor Jenderal Tun Ton Nyi menyebut tuduhan itu “tidak berdasar.”

“Saya tidak bisa membaca apa yang mereka katakan dalam laporan mereka karena itu tidak sesuai untuk wanita dalam masyarakat terhormat,” katanya.

Dia mengatakan Myanmar memiliki undang-undang yang mengkriminalisasi kekerasan seksual dan bahwa tentara telah diperingatkan di sekolah-sekolah militer.

“Jika Anda melihat para ahli ini, tidakkah mereka tahu atau menghormati hukum negara kita?” Katanya.

Pemerintah Myanmar telah menolak untuk mengizinkan penyelidik PBB masuk ke negaranya. Penyelidik melakukan perjalanan ke kamp-kamp pengungsi di Bangladesh, Thailand dan Malaysia dan bertemu dengan para pejabat dari kelompok-kelompok bantuan, pusat penelitian, akademisi, dan organisasi pemerintah.

Dalam sebuah laporan yang dikeluarkan pada Agustus 2018, para penyelidik merinci lima indikasi niat genosida militer Myanmar untuk menggunakan istilah-istilah yang merendahkan, pernyataan-pernyataan tertentu oleh pejabat pemerintah, politisi, pejabat agama dan pemimpin militer sebelum, selama dan setelah kekerasan, dan adanya kebijakan dan rencana yang diskriminatif.

Baca Juga :  Krisis Rohingya Terus Berulang Jika ASEAN Tidak Tegas!

Ini merupakan bukti rencana penghancuran sistematis dan kebrutalan kampanye keamanan yang terang-terangan.

“Komisi menyimpulkan, dengan alasan yang masuk akal, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan, yang dimulai pada 25 Agustus 2017, adalah indikasi keenam dari niat genosida tentara Myanmar untuk menghancurkan Rohingya,” kata laporan terbaru itu.

Temuan ini didasarkan pada “pembunuhan yang meluas dan sistematis terhadap perempuan dan anak perempuan, pemilihan anak-anak usia subur untuk pemerkosaan, amputasi dan mutilasi genital, penandaan tubuh mereka, dan penyalahgunaan wanita hamil dan bayi.”

Laporan itu mencatat bahwa tidak ada komandan militer yang dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan ini dan kejahatan lain di bawah hukum internasional meskipun dua tahun berlalu. Bahkan, pemerintah “secara terang-terangan menyangkal tanggung jawab.”

Sumber: Reuters

Tinggalkan Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.