Penulis: Slamet Muliono

Suaramuslim.net – Pragmatisme politik benar-benar menjangkit elite politik, termasuk elite politik muslim. Betapa tidak, fenomena lompat pagar sejumlah elite politik muslim bukan hanya terjadi secara kasat mata, tetapi terus menggelinding seperti bola salju (snow ball).

Apakah ini bentuk kecerdasan politik para pendukung rezim atau memang lemahnya elite politik muslim dalam menghadapi rayuan-rayuan yang memabukkan? Yang jelas, para pendukung “Presiden Petugas Partai” benar-benar jeli dalam membaca situasi politik, dan berhasil mengubah peta, sehingga membalik kekuatan politik.

Fenomena berubahnya dukungan dari lawan politik yang sudah tertundukkan, menjadi modal bagi rezim Jokowi untuk menumbangkan lawan politiknya. Dengan kata lain, pragmatisme politik elite muslim benar-benar menghapus jejak idealisme politik mereka yang selama ini dianggap berpotensi besar dalam menumbangkan rezim yang dianggap lebih banyak memarginalkan politik umat Islam.

Fenomena pragmatisme elite politik muslim ini bisa dilihat dari adanya lompat pagar dari elite politik muslim yang awalnya berseberangan atau menjadi oposisi dari rezim, kemudian berubah dan berbalik menjadi pendukung dan pembela rezim.

Fenomena Lompat Pagar dan Politik Penjinakan

Setidaknya beberapa nama bisa dijadikan daftar elite politik muslim yang dilihat publik sedang menjalani politik lompat pagar. Pertama, Ali Mochtar Ngabalin. Politisi yang semula aktif di Partai Bulan Bintang (PBB) kemudian lompat ke Golkar, serta kritis terhadap rezim Jokowi, harus berubah haluan setelah masuk istana.

Dia diangkat menjadi Tenaga Ahli utama Kedeputian IV bidang komunikasi politik dan diseminasi, dan berkantor sebagai Staf Kepresidenan. Bahkan dia juga diangkat menjadi anggota dewan  komisaris Angkasa Pura I.

Rekam jejak Ngabalin masih terlacak, dimana saat menjadi wakil ketua Badan Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Golkar, dia menyatakan partainya siap di luar pemerintahan dan itu lebih terhormat daripada berada di dalam istana namun menjadi kacung dan jongos.

Kedua, Tuan Guru Bajang (TGB). Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sebelumnya dianggap sangat kritis terhadap pemerintahan Jokowi, dan digadang-gadang menjadi pesaing presiden Jokowi untuk menjadi presiden alternatif di tahun 2019. Namun tiba-tiba menjadi pendukung Jokowi.

Kalau sebelumnya kritis terhadap presiden Jokowi, namun kemudian berubah dan memuji presiden Jokowi sebagai pemimpin yang pantas untuk maju untuk periode kedua. Atas pernyataannya ini dia dikritik dan dihujat sebagai orang yang tidak konsisten. Atas pernyataan dukungan itu, TGB sempat masuk bursa sebagai calon wakil presiden Jokowi.

Ketiga, Mahfud MD. Sebelumnya menjadi orang dekat Prabowo Subianto, dan bahkan menjadi bagian penting dari tim suksesnya saat pilpres 2014. Namun sekarang berubah menjadi orang terdekat presiden Jokowi.

Awal pindahnya pilihan politik Mahfud MD ketika presiden Jokowi melantik Dewan Pengarah dan kepala unit kerja Presiden bidang pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Mahfud MD termasuk salah seorang di antara 9 orang yang diangkat presiden bersama Megawati, Syafi’i Ma’arif dan Said Aqil Siradj. Loyalitas Mahfud tidak diragukan lagi sehingga dia dimasukkan dalam bursa calon wakil presiden (Cawapres) Jokowi tahun 2019.

Keempat, Yusuf Supendi, sosok pendiri Partai Keadilan (sekarang PKS) sedang berjuang melintas ke Partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P). Saat ini dia sedang mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif untuk memperjuangkan aspirasi politik umat Islam yang ada di partai bersimbol banteng bermoncong putih itu.

Dia berargumentasi bahwa dia maju sebagai caleg dari PDI-P melalui proses tafakur, dan sudah mohon izin dan doa restu dari ibunda tercinta, serta konsultasi kepada para tokoh agama, jamaah pengajian, peneliti, dan para pengacara.

Dia menunjukkan bahwa alasan pindah ke PDIP karena membaca berbagai hasil riset. Salah satunya Saipul Mujani yang menunjukkan 70 persen pemilih PDIP adalah kaum santri, muslimin yang taat beragama. Dia menyatakan “Jika sekarang PDIP dipersepsikan sebagai partai anti Islam dan simpatisan PKI, maka dia bersama rekan-rekan akan berupaya mengubah persepsi itu.

Kelima, Kapitra Ampera, pria yang pernah menjadi pengacara Habib Rizieq Shihab itu sedang mendaftar sebagai bakal calon legislatif untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Dia sudah berkonsultasi dengan HRS meski belum mendapatkan respon. Dia mengaku akan memperjuangkan aspirasi umat Islam. Kapitra adalah pengacara HRS dalam chat pornografi. Kapitra dianggap sebagai orang yang tepat untuk menjadi jembatan guna mengkomunikaikan pemikiran Bung Karno dengan Islam

Idealisme dan Pragmatisme Politik

Perpindahan dukungan elite politik muslim ini menarik untuk dieksplorasi. Setidaknya ada dua hal yang menarik untuk mengukur kadar pragmatisme politik mereka. Pertama, masuk rezim anti Islam. Presiden Jokowi sejak awal dianggap sebagai representasi kelompok anti Islam.

Hal ini tidak lepas dari kebijakan rezim ini yang dinilai lebih banyak mendiskreditkan atau anti Islam. Kriminalisasi ulama dan pemenjaraan tokoh muslim yang kritis merupakan fenomena yang menyolok, khususnya di era sebelum dan pasca Ahok saat mencalonkan sebagai gubernur DKI Jakarta.

Kedua, dominasi kebijakan PDI-P. Partai ini dianggap sebagai sarang atau basis permusuhan terhadap umat Islam. Berbagai tindakan dan kebijakan yang yang merugikan umat Islam akan berujung pada partai ini. Sehingga umat Islam berpandangan bahw PDI-P  merupakan partai yang merepresentasikan kelompok anti agama, dalam hal ini Islam. PDI-P sering digambarkan sebagai partai penista agama, tetapi anehnya hal itu tidak membuat Yusuf Supendi dan Kapitra Ampera bergeming untuk memasukinya.

Realitas lompat pagar dari elite politik muslim di atas menunjukkan adanya pragmatisme politik. Kalaupun mereka memiliki idealisme untuk memperjuangan aspirasi politik umat Islam, hanya sebuah lip service yang memang menjadi bumbu-bumbu politik menjelang pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif. Sudah saatnya umat Islam kritis terhadap fenomena lompat pagar yang dilakukan elite politik muslim yang sudah terjangkit pragmatisme politik.

*Ditulis di Surabaya, 22 Juli 2018
*Dosen UIN sunan ampel dan peneliti PUSKIP (Pusat Kajian Islam dan Peradaban)
*Opini yang terkandung di dalam artikel ini adalah milik penulis pribadi, dan tidak merefleksikan kebijakan editorial Suaramuslim.net