JAKARTA (Suaramuslim.net) – Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang digelar pada Rabu, 27 Juni 2018 tinggal menunggu hari. Pilkada kali ini dinilai rawan akan kecurangan karena bertambahnya beban serta lemahnya pengawasan dari pantia penyelenggara dan pengawas pemilu.

Hal ini disampaikan oleh Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang merupakan salah satu organisasi mahasiswa Islam terbesar di Indonesia. Untuk menanggapi hal itu, PP KAMMI menginstruksikan ribuan kadernya yang berada di daerah terlaksananya pilkada untuk memantau langsung proses penyelengaraan pilkada serentak 2018.

“Kita kerahkan 10.000 kader untuk turut serta bersama masyarakat mengawal pilkada serentak di daerah masing-masing,” kata Ketua Umum PP KAMMI Irfan Ahmad Fauzi kepada media di Jakarta, Senin (25/6).

Lebih jauh, kata Irfan, pilkada tahun ini dilaksanakan bersamaan di berbagai daerah sehingga melibatkan wilayah yang luas tentu membutuhkan energi lebih. Hal ini mesti disertai dengan sikap lapang dada semua pihak sehingga pesta rakyat ini berjalan damai dan tidak menimbulkan permusuhan dan perpecahan.

“Pilkada ini menentukan nasib kepemimpinan 171 titik daerah di Indonesia, untuk itu perlu partisipasi lebih dari masyarakat sehingga pemilu berjalan demokratis,” jelas Irfan.

Pihaknya juga menyiapkan tim guna melakukan advokasi terhadap pelanggaran pilkada, tim ini juga akan berkoordinasi dengan pihak yang berwajib.

“Untuk itu, masyarakat yang melihat kecurangan di TPS-nya dapat memberitahukan kepada tim advokasi KAMMI yang berada di beberapa titik di Indonesia,” pungkas Irfan.

Irfan juga berharap, pemerintah serta aparat penegak hukum menjalankan wewenangnya sebagaimana mestinya yaitu tidak memihak kepada salah satu paslon tertentu. Karena menurut Irfan sudah seharusnya pihak aparat netral dalam tugasnya mengawal pilkada agar tercipta pilkada yang jujur dan adil serta dapat berjalan dengan tertib dan aman.

Reporter: Ali Hasibuan

Editor: Muhammad Nashir