Ribuan guru honorer, pegawai adminitrasi sekolah, dan pegawai honorer pemda yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) melakukan unjuk rasa menuntut pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di depan Istana Merdeka, Jakarta, 10 Februari 2016. [Foto: TEMPO)

JAKARTA (Suaramuslim.net) – Ribuan karyawan honorer kategori dua (K2) yang mayoritas guru, melakukan aksi demonstrasi menuntut agar diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Para guru yang berasal dari sejumlah daerah di Indonesia itu menggelar aksi demonstrasi di seberang Istana sejak Selasa (30/10).

“Kami menolak konsep pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan mendesak agar diangkat menjadi CPNS,” ujar Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih di tengah aksi yang berlangsung di Taman Pandang, di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (31/10) seperti dikutip dari Antara.

Titi meminta pemerintah menghargai apa yang sudah dilakukan para guru honorer dalam mencerdaskan anak bangsa. Pemerintah pun diminta berpihak kepada para guru honorer.

Koordinator lapangan aksi, Nurbaiti, mengatakan pihaknya tidak akan beranjak pergi jika tidak ada kepastian dari pemerintah. Nurbaiti pun terus membakar semangat para honorer untuk tidak lelah berjuang.

“Bahkan semalam kami tidur di sini,” katanya.

Menurut Nurbaiti, FHK2I harus tetap solid memperjuangkan keinginan untuk menjadi CPNS.

Baca Juga :  Resmi, Kemenag Rilis Peserta Lolos Seleksi CPNS 2018

“Kami tidak bisa lagi bekerja, jika tidak diberikan gaji yang cukup,” katanya.

Selama ini, katanya, para guru honorer tersebut mendapatkan gaji sekitar Rp450.000  hingga Rp 500.000 per bulan. Gaji yang didapat tersebut, kata Nurbaiti, tidak sesuai dengan beban kerja yang ditanggung

Sehari sebelumnya, Koordinator aksi K2 dan non-K2 yang berangkat ke Jakarta dari Cianjur, Faisal mengatakan mereka ingin tuntutannya dipenuhi presiden RI.

“Sampai tuntutan kami dipenuhi Presiden RI, pengangkatan tanpa ada batas usia,” katanya.

Dia menambahkan, Pemerintah RI harus mengeluarkan aturan yang sesuai dengan kondisi setiap daerah, tidak hanya di kota besar.

Sebelumnya, kata Faisal, selama beberapa pekan terakhir mereka pun menggelar aksi mogok mengajar di Cianjur. Itu dilakukan dengan tuntutan meminta Bupati Cianjur mengeluarkan SK sebagai legalitas kepastian untuk mereka.

Sementara Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman, mengatakan, pihaknya mengharapkan adanya pemenuhan hak untuk honorer oleh pusat. Namun, dia mengimbau agar guru tidak sampai mogok mengajar atau meninggalkan tugasnya.

Sebelumnya, pada 2 Oktober 2018, Mendikbud Muhadjir Effendy menyatakan di Indonesia saat ini setidaknya ada 736 ribu guru honorer. Sementara itu, dalam seleksi CPNS tahun ini, pemerintah hanya akan menerima 112 ribuan guru melalui CPNS. Sementara, hanya 80 ribuan guru honorer K2 yang memenuhi syarat untuk mengikuti CPNS.

Baca Juga :  Pendidikan Tinggi: Mutu atau Relevansi?

Sisanya terhambat oleh usia maupun pendidikan yang disyaratkan dalam UU ASN yakni 35 tahun. Oleh karena itu, Muhadjir menyatakan pemerintah akan memperjuangkan nasib para guru honorer tersebut dengan CPPPK.

Muhadjir mengaku PPPK tak mendapat uang pensiun. Namun, katanya, PPPK akan dikelola gajinya agar mendapat jaminan hari tua. Pihaknya dan BKN akan berkerjasama dengan yayasan dana pensiun untuk menanganinya.

Penggodokan CPPPK disebutnya sudah selesai di Kemendikbud dan tinggal menunggu di Kemenkeu.

“Di Mendikbud sudah tuntas tinggal di Kemenkeu. Jadi (CPPPK dilaksanakan) setelah CPNS,” kata Mendikbud soal nasib para honorer K2 tersebut.

Reporter: Teguh Imami
Editor: Muhammad Nashir

Tinggalkan Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.