Jakarta (Suaramuslim.net) – Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah menganggap seleksi Deputi Bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dilakukan pada Senin 26 Maret 2018 tidak terbuka. Ia beralasan karena proses seleksi perekrutan hanya diberikan kepada dua instansi, yakni dari kepolisian dan kejaksaan dan tidak dibuka untuk masyarakat umum yang memiliki kualifikasi.

“Proses seleksi sejak awal sudah tidak terbuka menurut saya, bila terbuka tentu tidak dibatasi hanya dari kepolisian dan kejaksaan namun membuka proses pendaftaran untuk masyarakat umum yang memiliki keahlian khusus bukan hanya dari dua instansi hukum tersebut. Apa motifnya membatasi seperti itu?” tanya Dahnil Anzar Simanjutak dalam keterangan tertulisnya kepada Suaramuslim.net Selasa siang (27/3).

Sebelumnya pada Senin 26 Maret 2018 telah dilakukan wawancara oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tiga orang calon Deputi Bidang Penindakan KPK, mereka adalah Brigjen Firli yang masih menjabat Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB), Wisnu Baroto (mantan Jaksa Penuntut Umum KPK) dan Witono (mantan Kepala Kejaksaan Negeri Malang).

Padahal sebelumnya, menurut Dahnil proses seleksi selalu dibuka untuk umum dan bukan hanya untuk instansi-instansi tertentu. Ia juga khawatir apabila para deputi penindakan KPK ini akan mengalami loyalitas ganda, yakni kepada KPK dan juga kepada institusi sebelumnya.

Dahnil menyarankan agar para deputi penindakan KPK yang terpilih untuk pensiun dini dan total berjuang untuk Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Yakni melalui komitmen agar para pejabat dan penyidik KPK yang dipilih tersebut siap pensiun atau mengundurkan dari institusi asalnya dan siap berkhidmat total menjadi pegawai KPK RI”, pungkas Dahnil yang juga pendiri Madrasah Anti Korupsi ini.

Reporter: Ali Hasibuan
Editor: Muhammad Nashir