SURABAYA (Suaramuslim.net) – Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Jawa Timur menyebut sangat tidak tepat jika pendidikan, sembako, dan hal-hal berkenaan kebutuhan dasar masyarakat masuk dalam pengenaan pajak.
Hal ini disampaikan dalam sikap resmi PWPM Jatim tentang RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
Menurut PWPM Jatim, pendidikan telah diatur dalam konstitusi Pasal 34 UUD 1945. Seharusnya Negara memastikan anggaran 20% untuk pendidikan, bukan menarik sebagai penerimaan negara dari pajak berasal dari hak pendidikan.
Wakil Ketua Bidang Hikmah dan Hubungan antar Lembaga PWPM Jatim, Ainul Muttaqin mengatakan, pengumpulan dan pengelolaan pajak harus dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan akuntabel.
“Jangan sampai atas nama utang negara, beban keuangan negara, hingga APBN yang digarong oleh koruptor lantas seluruh masyarakat menerima beban untuk tanggung pajak tersebut,” ujarnya dalam rilis yang diterima Suaramuslim.net, Sabtu (12/6/21).
Pemerintah, kata Ainul, harusnya dapat membuat pola koordinasi dan komunikasi yang baik dan rapi agar negara tidak diurus secara amatiran semacam ini. Sering gaduh, tidak produktif bahkan cenderung menyebabkan kekacauan.
Dalam kondisi begini, seharusnya pemerintah lebih kreatif untuk meningkatkan pendapatan negara. Tidak salah jika ada anggapan presiden salah memilih para pembantunya (menteri atau pejabat setingkat). Minim inovasi dan jarang punya terobosan.
Ainul Muttaqin menyebut, dalam kondisi yang berat karena pandemi. Kalau kebijakan itu disahkan, jelas sudah bahwa pemerintah kita kehilangan nalar sehat dan rasa empati.
“Kalau sudah begini, semua lapisan masyarakat harus bergerak untuk melawan kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat bawah,” ujarnya.