Suaramuslim.net – Pada tulisan sebelumnya saya mengajak pembaca membayangkan bahwa negara membutuhkan sebuah “radar risiko”. Sebuah kemampuan untuk membaca gejala sebelum masalah membesar.
Tetapi radar tidak akan bekerja jika informasi yang dibutuhkannya tersebar ke mana-mana.
Coba bayangkan seorang dokter yang harus memeriksa pasien. Hasil laboratorium ada di satu tempat. Riwayat penyakit ada di tempat lain. Data tekanan darah berada di rumah sakit berbeda. Sementara catatan obat tersimpan di klinik lain yang tidak terhubung.
Mungkinkah dokter dapat mengambil keputusan terbaik? Tentu bisa. Tetapi akan jauh lebih lambat dan jauh lebih sulit.
Nah, Saya sering melihat kondisi yang mirip terjadi dalam tata kelola negara. Data sebenarnya melimpah. Bahkan sangat melimpah. Ada data anggaran. Ada data pengadaan barang dan jasa. Ada data perpajakan. Ada data perbankan. Ada data bantuan sosial. Ada data proyek pembangunan. Ada pula data hasil pengawasan.
Tapi masalahnya, sebagian besar data tersebut masih berada dalam ruang-ruang yang berbeda. Masing-masing berjalan sendiri. Masing-masing memiliki sistem sendiri. Masing-masing menyimpan cerita yang tidak pernah dipertemukan.
Padahal sering kali tanda risiko justru baru terlihat ketika berbagai data itu dibaca secara bersamaan.
Sebuah transaksi mungkin tampak normal jika dilihat sendiri. Sebuah proyek mungkin terlihat wajar jika diperiksa secara terpisah. Tetapi ketika berbagai potongan informasi tersebut disatukan, pola yang sebelumnya tidak terlihat bisa muncul dengan sangat jelas.
Di era kecerdasan buatan dan analitik data modern, tantangan terbesar bukan lagi mengumpulkan data. Tantangan sebenarnya adalah menghubungkan data.
Karena ketika data mulai saling berbicara, negara tidak hanya melihat apa yang sedang terjadi. Tapi Negara menjadi mampu melihat apa yang mungkin akan terjadi. Dan di situlah tata kelola modern menemukan makna barunya.
Ulul Albab
Ketua ICMI Jawa Timur
Serial NPSIS (National Public Spending Intelligence System) bagian 4