JAKARTA (Suaramuslim.net) – Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar menilai kerugian yang dialami Pertamina disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak tepat.
“Yang terjadi adalah pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang membuat pertamina kesulitan mendapat cash flow,” ujar Arie dalam Focus Group Discussion yang diselenggarakan KAMMI di Ropisbak Warung Komando Tebet, Jakarta Selatan, (1/8) dengan tajuk Membongkar Akar Permasalahan Pertamina.
Lebih lanjut Arie Gumilar mencontohkan masalah hutang yang terlambat dibayarkan oleh pemerintah.
“Di samping tadi dikatakan juga hutangnya yang dibiarkan belakangan. Padahal yang namanya belanja 100 Juta Dollar AS perbulan artinya belanja pakai Dollar jualannya pakai Rupiah, lalu dibatasi pula oleh Bank Indonesia sehingga ini menyebabkan kondisi keuangannya tidak baik” tambah Arie.
Arie juga mencium adanya ketidakberesan dalam pengelolaan BUMN ini, sehingga menyebabkan kerugian yang terus-menerus dialami oleh Pertamina.
“PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN/PGAS) merupakan perusahaan terbuka yang 43% sahamnya beredar di pasar. Dari jumlah itu, 18% dipegang investor domestik, dan 82% dipegang oleh investor asing. Sedangkan Pertagas merupakan perusahaan yang sehat dan 100 persen milik rakyat Indonesia namun anehnya bukan Pertagas yang menjadi holding,” Papar Arie.
“Ada keanehan disini maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus turun tangan terutama pilihan kebijakan akuisisi padahal masih banyak opsi lain yang lebih menguntungkan,” tandasnya.
Sementara itu pada kesempatan yang sama Ketua Umum eSPeKaPe (Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina) Binsar Effendi Hutabarat memberikan pandangan mengenai gerakan rakyat harus memperjuangkan kedaulatan energi nasional.
“Rakyat harus mendesak DPR untuk selesaikan RUU Migas yang mangkrak, memantau pergantian Plt Dirut Pertamina Nicke Widyawati dengan figur yang profesional dan ahli. Kemudian rakyat harus mengawal gugatan Permen ESDM No. 23 Tahun 2018 di MA, dan awasi proses penyerahan Blok Rokan ke Pertamina tahun 2021, selain itu pemerintah harus memfasilitasi Partisipasi Interest 10 persen untuk Pemda Provinsi Jawa Barat atas Blok ONWJ yang belum terbayarkan oleh Pertamina,” papar Binsar.
Reporter: Ali Hasibuan
Editor: Ahmad Jilul Qur’ani Farid
