JAKARTA (Suaramuslim.net) – Guru Besar politik Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Din Syamsudin mengkritik pengenyampingan aspirasi kalangan Islam dalam politik nasional di Indonesia.

Menurut Din, pengenyampingan ini justru akan berdampak pada munculnya protes-protes yang dapat menganggu keseimbangan nasional.

“Agar dalam kepemimpinan nasional itu bisa mengakomodasi kalangan Islam, dalam pengertian yang memiliki Islamic cridenciality, kridensialitas Islam tidak hanya muslim, tapi dikenal sebagai representatif dari kalangan Islam baik partai Islam mupun ormas Islam atau indvidu yang punya kapasitas, ” terang Din Syamsudin, Senin (13/8) di Hotel Sultan, Jakarta.

Menurut Din hal ini sangat wajar, melihat umat Islam merupakan mayoritas di Indonesia. Baik secara sosiologis maupun secara demografis.

“jika itu tidak terakomodir di kepemimpinan nasional, maka akan menciptakan reaksi protes gugatan dan akan menggangu keseimbangan nasional, dengan gerakan mengatasnamakan Islam 411, 212 muncul politik identitas”, papar Din Syamsudin yang juga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini.

“kalaupun saya punya pandangan yang sama, saya tidak menghalangi tapi saya sangat memahami aspirasi mereka.” Pungkas Din Syamsudin.

Sebagaimana yang diwartakan sebelumnya, muncul reaksi umat Islam dalam masa kepemimpinan presiden Joko Widodo. Gerakan GNPF MUI yang berlanjut dengan demonstasi jutaan umat Islam dalam 411 dan 212 menuntut pemidanaan atas mantan Gubernur DKI Jakarta Batsuki Tjahja Purnama atau Ahok dalam kasus penodaan agama.

Pada pendaftaran pemilihan presiden untuk periode 2019 – 2024, Joko Widodo mengandeng ketua MUI KH Ma’ruf Amin yang juga merupakan orang yang berada dibalik fatwa MUI penodaan Ahok terhadap Islam sebagai calon Wakil Presidennya.

Reporter: Ali Hasibuan
Editor: Teguh Imami