JAKARTA (Suaramuslim.net) – Tantangan ke depan menuntut pemerintah Indonesia segera bergerak meningkatkan pembangunan. Salah satunya adalah dengan menggenjot pembangunan sumber daya manusia (SDM).
“Sehingga tercipta SDM unggul untuk Indonesia Maju,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam acara diskusi media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema “SDM Unggul, Indonesia Maju” yang berlangsung di Ruang Rapat Benny S Mulyana, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (14/8).
Seperti apa SDM unggul itu? Menurut Moeldoko, Indonesia unggul itu adalah Indonesia yang tidak ada satu pun rakyatnya tertinggal untuk meraih cita-citanya; Indonesia yang demokratis, yang hasilnya dinikmati oleh seluruh rakyat; Indonesia yang setiap warga negaranya memiliki hak yang sama di depan hukum; Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kelas dunia; dan Indonesia yang mampu menjaga dan mengamankan bangsa dan negara dalam dunia yang semakin kompetitif.
Untuk mencapai itu semua, pemerintah menerapkan tiga kebijakan: di tingkat hulu, hilir dan perbaikan tata kelola.
Pertama adalah kebijakan di hulu; langkahnya dengan memastikan ketersediaan infrastruktur, memperbaiki layanan kesehatan dan gizi (KIS dan PKH), juga memperbaiki kualitas pendidikan dan keterampilan (KIP dan Kartu Pra Kerja), serta melakukan link and match kompetensi SDM dengan kebutuhan industri.
Kedua adalah kebijakan di hilir. Yakni dengan meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja baru, serta memastikan perlindungan tenaga kerja (BPJS Tenaga Kerja).
Strategi ketiga adalah dengan melakukan perbaikan tata kelola ASN. Langkah konkritnya adalah dengan melakukan reformasi birokrasi ASN, menerapkan Online Single Submission (OSN) untuk mempermudah izin usaha, serta memberbaiki tata kelola penegakan hukum (jaminan keamanan).
Moeldoko menyampaikan Pemerintahan Jokowi tengah membangun generasi emas dengan menyiapkan SDM yang unggul. Bila tak segera menyiapkan SDM unggul, SDM Indonesia akan kalah bersaing.
Pemerintah, lanjutnya, juga berupaya untuk mengurangi ketimpangan. Lewat program-program seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), pemerintah serius meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan adalah tantangan nasionalisme Indonesia. Untuk itu masyarakat dan pemerintah harus berupaya untuk menanggulangi persoalan tersebut.
Pemerintah, kata Moeldoko secara konsisten, melakukan perbaikan kualitas kesehatan dan perbaikan kualitas pendidikan.
Perbaikan kesehatan dilakukan melalui berbagai program: Kartu Indonesia Sehat (KIS), mencapai 96, 5 juta jiwa penerima (2019), Program Keluarga Harapan (PKH), mencapai 10 Juta keluarga penerima (2019); Program Bantuan Pangan, mencapai 15,5 juta keluarga; Program Beras Sejahtera (Rastra), mencapai 12.430.000 keluarga penerima; Kartu Sembako Murah ditargetkan 15,5 Juta penerima tahun 2020.
Sementara perbaikan kualitas pendidikan dilakukan melalui program: Kartu Indonesia Pintar (KIP), mencapai 20,3 juta siswa/santri penerima Program Bidik Misi mencapai 300 ribu anak (2019); Tahun 2019 Kemenkeu menganggarkan Rp66 triliun untuk LPDP/dana abadi pendidikan; Tahun 2020 ditargetkan 400 ribu penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Dalam paparannya Moeldoko menyampaikan, di tahun 2020 ditargetkan 2 juta kartu Pra Kerja yang terdiri dari 1,5 juta kartu digital dan 500 ribu kartu konvensional.
Reporter: Ali Hasibuan
Editor: Muhammad Nashir
