Tolak Undangan Presiden, BEM SI Tak Ingin Jadi Alat Permainan Penguasa yang Sedang Krisis Kepercayaan

Tolak Undangan Presiden, BEM SI Tak Ingin Jadi Alat Permainan Penguasa yang Sedang Krisis Kepercayaan

Tolak Undangan Presiden, BEM SI Tak Ingin Jadi Alat Permainan Penguasa yang Sedang Krisis Kepercayaan
Presiden Joko Widodo mengundang Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) untuk hadir ke Istana Negara (Foto: ANTARA)

JAKARTA (Suaramuslim.net) – Sampai saat ini Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) belum mau menerima undangan dari Presiden Joko Widodo. Menurut BEM SI, pertemuan dengan presiden yang biasanya dilakukan secara tertutup akan membuat gerakan mahasiswa terpecah.

“Dalam sejarah lima tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, ruang dialog dengan pemerintah sangat terbatas. Aliansi BEM SI pernah diundang ke Istana Negara satu kali pada 2015. Akan tetapi, undangan tersebut dilakukan di ruang tertutup. Hasilnya jelas, gerakan mahasiswa terpecah,” terang BEM SI dalam rilisnya, Jumat (27/9).

BEM SI juga khawatir, gerakan yang mereka bangun hanya akan jadi alat permainan dari penguasa apabila mereka menyanggupi untuk bertemu presiden secara tertutup.

“Kami belajar dari proses ini dan tidak ingin menjadi alat permainan penguasa yang sedang krisis legitimasi publik, sehingga akhirnya melupakan substansi terkait beberapa tuntutan aksi yang diajukan,” tulis BEM SI.

“Kami rasa tuntutan yang diajukan telah tersampaikan secara jelas di berbagai aksi dan jalur media. Sehingga sejatinya yang dibutuhkan bukanlah sebuah pertemuan, melainkan tujuan kami adalah sikap tegas Bapak Presiden memenuhi tuntutan,” tegasnya.

Namun, hal itu tidak membuat BEM SI menutup semua kemungkinan untuk memenuhi undangan Presiden Joko Widodo. Mereka mau bertemu, asal pihak istana memenuhi beberapa syarat.

1. Dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh publik melalui kanal televisi nasional.

2. Presiden menyikapi berbagai tuntutan mahasiswa yang tercantum di dalam ‘Maklumat Tuntaskan Reformasi” secara tegas dan tuntas.

3. Pertemuan tersebut harus menjamin bahwa nantinya akan ada kebijakan yang konkret demi terwujudnya tatanan masyarakat yang lebih baik.

Reporter: Ali Hasibuan
Editor: Muhammad Nashir

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on WhatsApp
Share on Telegram

Leave a comment