AMMAN (Suaramuslim.net) – Menteri Dalam Negeri Yordania pada hari Rabu (23/04/2025) mengumumkan bahwa kerajaan melarang Ikhwanul Muslimin dan mempromosikan “ideologi”-nya kini ilegal.
Menteri Dalam Negeri Yordania, Mazin Abdellah Hilal al-Farrayeh mengumumkan larangan total terhadap kelompok tersebut dalam jumpa pers.
“Setiap aktivitas oleh kelompok tersebut, terlepas dari sifatnya, dianggap sebagai pelanggaran hokum,” ujar Farrayeh.
“Kantor dan tempat Ikhwanul Muslimin sekarang akan ditutup, dan aset mereka akan disita,” imbuhnya.
Farrayeh mengatakan bahwa afiliasi dan segala interaksi dengan kelompok tersebut sekarang dilarang dan bahwa promosi “ideologi”-nya akan berujung pada tuntutan pidana.
“Langkah hukum akan diambil terhadap setiap individu atau badan yang terbukti terlibat dalam kegiatan kriminal yang terkait dengan kasus yang dideklarasikan atau kelompok yang dibubarkan,” katanya.
Menteri tersebut mengatakan bahwa semua entitas politik, media, pengguna media sosial, organisasi masyarakat sipil, dan entitas lainnya kini dilarang berurusan dengan atau menerbitkan apa pun yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin atau afiliasinya.
Ikhwanul Muslimin didirikan di Kairo pada tahun 1928 dan merupakan salah satu kelompok Islam politik terbesar dan paling terkenal di dunia.
Kelompok ini telah lama menyatakan diri sebagai organisasi damai yang ingin berpartisipasi dalam politik secara demokratis, tetapi dianggap sebagai ancaman besar oleh banyak pemerintah otokratis di Timur Tengah dan Afrika Utara.
Organisasi ini dilarang di Mesir, Arab Saudi, Bahrain, dan Uni Emirat Arab.
Cabang Ikhwanul Muslimin di Yordania tidak terlalu menonjolkan diri dalam beberapa tahun terakhir, meskipun para anggotanya dan orang-orang yang berafiliasi dengannya telah secara lantang mengutuk perang Israel di Gaza dan mendesak dukungan Arab bagi warga Palestina yang diserang di sana.
Pada bulan September, sayap politik Ikhwanul Muslimin, Front Aksi Islam (IAF), memenangkan suara terbanyak dalam pemilihan parlemen Yordania, didorong oleh pendiriannya terhadap Palestina.
Tidak jelas bagaimana pengumuman tersebut akan berdampak pada IAF.
Editor: Muhammad Nashir