JAKARTA (Suaramuslim.net) – Jaringan ’98 mengapresiasi berbagai kasus operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah dan aparatur negara lainnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi merasa geram atas mangkraknya kasus mega korupsi KTP Elektronik (E-KTP) yang seakan hendak dilokalisir hanya sampai di mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov).
“Data info yang berkembang sudah jelas kok. Banyak elite nasional lainnya yang diduga terlibat dalam E-KTP tapi hingga sekarang masih santai lenggang kangkung saja, bahkan masih bisa berkampanye anti korupsi dalam Pilkada 2018. Contohnya saja Ganjar Pranowo yang sangat percaya diri sebagai cagub Jateng. Belum lagi Melchias Mekeng yang anggota DPR RI dan Olly Dondokambey yang kini Gubernur Sulut. Ada apa dengan KPK?” Kecam juru bicara Jaringan ’98, Ricky Tamba kepada media, Jumat (25/5/2018).
Dalam analisa Jaringan ’98, perbedaan perlakuan KPK terhadap pelaku korupsi yang berasal dari elite dan aparatur lokal dengan kerugian ratusan juta, berbanding terbalik dengan tindakan ke terduga koruptor dari kalangan elite nasional yang merampok triliunan rupiah APBN di E-KTP. Hal tersebut sangat tebang pilih, membuat citra penegakan hukum di era rezim Jokowi-JK kian terbukti hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
“Sebaiknya KPK segera buktikan diri tak tebang pilih dan segera tuntaskan E-KTP yang mangkrak dengan menangkap pelaku lainnya, agar syak wasangka akan dilokasir di Setnov bisa terbantahkan. Jika tidak, maka kecurigaan publik kian kental bahwa KPK hanya alat pencitraan seakan pemberantasan korupsi di rezim sekarang ini sangat berhasil” saran Ricky.
Aktivis penghobi basket dan sepak bola itu menegaskan, Jaringan ’98 akan terus mengawasi setiap langkah KPK khususnya dalam hal penuntasan mega korupsi E-KTP serta upaya pemberantasan korupsi yang selalu digembar-gemborkan dalam janji Nawacita rezim Jokowi-JK.
Rencananya, Jaringan ’98 akan melakukan kampanye publik berupa Petisi Tuntaskan E-KTP serta berbagai tindakan hukum dan politik lain seperti diskusi panel ahli hukum dan aksi massa kreatif ke KPK, bila kasus E-KTP serta mega korupsi lainnya tak dituntaskan.
“Rakyat menderita, pemimpin malah foya-foya korupsi uang negara. Korupsi musuh utama Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta dan rakyat harus terus awasi KPK agar jangan lembek dan jadi alat kekuasaan. KPK cemen, E-KTP mangkrak, beraninya cuma OTT bupati wali kota,” pungkas Ricky Tamba.
Reporter: Admin smnet
Editor: Muhammad Nashir
