JAKARTA (Suaramuslim.net) – Kementerian Agama meminta Pemerintah Arab Saudi untuk menunda kebijakan baru yang mewajibkan calon jemaah umroh untuk rekam biometrik. Data perekaman digunakan sebagai syarat untuk penerbitan visa.
“Permintaan penundaan ini sampai pihak Visa Facilitation Service (VFS) Tasheel selaku operator yang ditunjuk, dapat menyiapkan segala sesuatunya secara layak,” ujar Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag, Nizar Ali, dilansir dari Kemenag.go.id, Sabtu (29/12/2018).
Saudi mengharuskan calon jemaah umroh melakukan perekaman biometrik di kantor VFS Tasheel yang jumlahnya hanya 34 unit di seluruh Indonesia. Kebijakan baru yang seharusnya berlaku pada September 2018 ini dinilai memberatkan calon jemaah umroh baik dari segi waktu dan biaya.
Nizar menyarankan agar perekaman dijalankan sebelum calon jemaah terbang dari Indonesia menuju Tanah Suci, sama seperti jemaah haji. Bisa juga melalui mekanisme sharing data antara Saudi dengan Dirjen Keimigrasian.
“Ini akan sangat membantu mengurangi lalu lintas jemaah yang memakan biaya cukup besar bagi mereka yang tinggal di daerah,” kata Nizar.
Direktu Bina Umroh dan Haji Khusus, M. Arfi Hatim, menyatakan kebijakan baru Saudi ini telah menimbulkan kekhawatiran. Banyak calon jemaah tak jadi berangkat umroh akibat terkendala syarat rekam biometrik.
Sebab, proses rekam biometrik cukup sulit dan mahal dijalankan. Salah satu faktornya yaitu kondisi geografis Indonesia yang merupakan kepulauan.
“Sementara keberadaan kantor layanan biometrik sangat terbatas. Ada biaya tambahan yang dikeluarkan untuk dapat sampai ke lokasi layanan biometrik tersebut,” kata Arfi.
Kebijakan Saudi tersebut juga menimbulkan reaksi dari sejumlah asosiasi penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Mereka menilai kewajiban rekam biometrik lewat VFS Tasheel membuat jemaah sengsara.
Reporter: Teguh Imami
Editor: Muhammad Nashir
