Suaramuslim.net – Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM, Prof. Gabriel Lele, dalam berita resmi Universitas Gadjah Mada berjudul “Kasus Korupsi Jerat Pimpinan BGN, Dosen UGM Desak Perbaikan Tata Kelola MBG” pada 9 Juni 2026, mengingatkan bahwa kasus korupsi yang menyeret mantan pimpinan Badan Gizi Nasional menambah deret persoalan dalam Program Makan Bergizi Gratis: dari kasus keracunan, ketimpangan distribusi manfaat, sampai kontroversi penggunaan anggaran.
Senada dengan itu, MBG Watch, dalam rilis Transparency International Indonesia berjudul “Skandal Korupsi BGN Membongkar Bobroknya Tata Kelola MBG” yang bertanggal 4 Juni 2026, menilai kasus tersebut tidak cukup dibaca sebagai persoalan individu, tetapi sebagai alarm atas lemahnya sistem tata kelola, pengawasan, dan akuntabilitas program.
Peringatan ini penting. Program yang niatnya baik pun tetap bisa kehilangan arah bila terlalu cepat dibela, tetapi terlalu lambat diperbaiki. Mari kita kupas bersama.
Program Makan Bergizi Gratis, atau MBG, sebaiknya dibaca dan dipahami dengan tenang, dengan kepala dingin. Tidak perlu dipuja berlebihan. Tetapi juga tidak adil bila langsung dicurigai sebagai program yang buruk.
Memberi makan bergizi kepada anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan adalah program yang baik.
Namun dalam kebijakan publik, semangat dan niat baik saja tidak cukup. Program yang baik tetap bisa bermasalah bila tata kelolanya lemah, komunikasinya kurang hati-hati, pengawasannya longgar, dan kritik publik diperlakukan seperti gangguan.
Di sinilah MBG menarik bila kita baca dengan kacamata escalation of commitment. Barry M. Staw, pada 1976, menjelaskan gejala ini sebagai kecenderungan seseorang, organisasi atau institusi untuk terus mempertahankan keputusan yang sudah diambil, meskipun mulai muncul tanda-tanda bahwa keputusan itu perlu dikoreksi.
Sederhananya begini: orang bisa terlalu sayang pada keputusannya sendiri. Semakin besar keputusan itu dibanggakan, semakin banyak biaya yang dikeluarkan, semakin besar pula rasa berat untuk mengakui bahwa ada bagian yang perlu diubah.
MBG punya risiko seperti itu. Program ini besar, mahal, luas, dan sangat melekat dengan wajah pemerintahan Presiden Prabowo. Maka kritik terhadap MBG kadang mudah dibaca seolah-olah sebagai kritik langsung kepada Presiden.
Padahal menilai desain program berbeda dengan menyerang pribadi pemimpin. Mengkritik desain MBG bukan berarti menolak anak-anak mendapat makanan bergizi. Mengingatkan risiko tata kelola bukan berarti tidak peduli pada rakyat kecil. Justru karena MBG penting, ia harus dijaga dengan serius.
Ada jebakan lain yang perlu dicatat: sunk cost fallacy. Hal R. Arkes dan Catherine Blumer, pada 1985, menjelaskan kecenderungan manusia untuk melanjutkan keputusan karena merasa sudah terlalu banyak energi, biaya, waktu, tenaga, dan reputasi yang dikeluarkan.
Dalam MBG, sunk cost itu bisa muncul dalam banyak bentuk: anggaran yang sudah disiapkan, dapur yang sudah dibangun, aparat birokrasi yang sudah bergerak, target penerima manfaat yang sudah diumumkan, dan ekspektasi publik yang sudah telanjur tinggi.
Semua itu bisa membuat koreksi bagaikan sebuah kekalahan. Padahal bisa jadi, koreksi justru cara terbaik untuk menyelamatkan program.
Belakangan, sinyal perlunya evaluasi makin kuat. Kasus korupsi dalam pengelolaan MBG tidak bisa dianggap hal sepele, sekadar urusan oknum. Ia adalah alarm tata kelola. Program sebesar ini tidak cukup dibela dengan kalimat “tujuannya baik”.
Uang publik tetap harus dijaga. Dapur harus diawasi. Kontrak harus bersih. Mitra harus layak. Menu harus aman. Anak-anak tidak boleh menjadi korban dari ambisi yang terlalu cepat.
Situasi ekonomi juga sedang tidak baik-baik saja. Kurs rupiah melemah tajam. Pasar sensitif. Harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax naik cukup besar. Dalam keadaan seperti ini, publik wajar bertanya: apakah desain MBG masih relevan? Sudah dijalankan dengan skala, prioritas, dan pengawasan yang tepat?
Pertanyaan itu penting. Tidak perlu dimusuhi.
Risiko berikutnya adalah fenomena groupthink, teori Irving L. Janis pada 1972. Groupthink terjadi ketika sebuah kelompok terlalu menjaga kekompakan dan loyalitas, sehingga suara kritis melemah. Semua tampak setuju. Semua laporan dibuat indah dan nyaman. Semua ingin menyenangkan pimpinan. Akhirnya, pemimpin merasa keadaan baik-baik saja, padahal kenyataan di lapangan belum tentu seindah itu.
Dalam MBG, bahaya groupthink bisa muncul bila birokrasi, termasuk lingkaran kekuasaan, hanya menyampaikan angka-angka keberhasilan: berapa juta penerima, berapa dapur berjalan, berapa porsi dibagikan.
Memang angka itu penting, tetapi belum cukup. Yang lebih penting adalah kejujuran menyampaikan fakta apa adanya: apakah makanannya aman, tidak terbuang, gizinya sesuai, sasarannya tepat, dampaknya terasa, dan pengelolaannya bersih.
Di sini komunikasi pemimpin juga penting. Dalam situasi sensitif, spontanitas politik tidak selalu cukup. Pidato tanpa teks mungkin terasa alami dan penuh energi. Tetapi kebijakan besar membutuhkan pesan yang terukur, hati-hati, dan menenangkan. Apalagi ketika pasar sedang gelisah, publik sedang menanggung tekanan biaya hidup, sementara pengangguran dan PHK terasa di banyak tempat.
Tulisan ini bukan untuk menyerang Presiden Prabowo, juga bukan untuk menolak MBG. Justru karena tujuannya baik, program ini perlu dijaga bersama agar tidak rusak oleh pembelaan yang terlalu berlebihan.
Pendukung pemerintah tetap boleh mendukung, tetapi dukungan yang baik tidak harus menutup mata. Pengkritik juga perlu adil, tidak semua masalah teknis langsung dibaca sebagai kegagalan total. Birokrasi harus berani melaporkan kenyataan, bukan sekadar menata laporan agar tampak indah. Publik pun perlu mengawal dengan data dan adab.
MBG sebaiknya tidak dijadikan gengsi kebijakan. Yang harus dipertahankan adalah tujuan baiknya, bukan setiap desain awalnya. Bila ada yang perlu diperlambat, perlambat. Bila ada yang perlu diperbaiki, perbaiki. Bila ada yang perlu diaudit, audit. Bila ada yang salah, akui dan benahi.
Program besar bukan rusak karena dikritik. Kadang ia justru rusak karena terlalu lama dibela, tetapi terlalu lambat diperbaiki.
Dalam pandangan Islam, amanah tidak berhenti pada niat baik. Amanah juga terlihat dari cara menjalankannya.
Al-Qur’an mengingatkan agar amanah ditunaikan kepada yang berhak, dan keputusan diambil dengan adil. Karena itu, MBG sebagai program yang menyentuh uang publik dan kebutuhan rakyat perlu dijaga dengan hati-hati.
Tujuan baiknya layak dipertahankan. Namun cara menjalankannya tetap harus berani dievaluasi, dikoreksi, bahkan ditata ulang bila diperlukan. Jangan sampai MBG terjebak dalam escalation of commitment: terus dibela bukan karena paling maslahat, tetapi karena terlalu berat mengakui ada yang perlu diperbaiki. Di situlah letak amanah kebijakan.
Bagus Suminar
Wakil Ketua ICMI Jawa Timur
Opini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan, dapat memberikan hak jawabnya. Redaksi Suara Muslim akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.