Suaramuslim.net – Bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah fasilitas pembiayaan rekening koran, yaitu fasilitas pinjaman atau pembiayaan dari rekening koran dengan ketentuan yang disepakati. Untuk merespons kebutuhan masyarakat, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI menetapkan fatwa tentang pembiayaan rekening koran syariah berdasarkan akad Musyarakah untuk dijadikan pedoman, sebagai berikut.

Mengingat

1. Firman Allah SWT

• al-Ma’idah [5]:1

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.” 

• al-Isra’ [17]: 34:

”Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggunganjawabannya.”

•  al-Baqarah [2]: 275:

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

•  al-Baqarah [2]: 275:

“Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

•  Shad [38]: 24:

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.” 

2. Hadis Nabi

• Hadis Nabi riwayat Imam Abu Daud dari Abu Hurairah

“Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.”

• Hadis Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dan Ibn Majah dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

• Hadis Nabi riwayat Imam Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin al- Shamit, Ahmad dari Ibn ‘Abbas, Malik dari ‘Amr bin Yahya al-Mazini, al-Daraquthni, dan yang lain, dari Abu Sa’id al- Khudri

“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain.”

• Hadis Nabi riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Ibnu Majah dari Abu al-Hamra’, dan Ahmad dari Ibnu Umar dan Abu Burdah bin Niyar

“Barang siapa menipu kami, maka ia tidak termasuk golongan kami.” 

• Hadis Nabi riwayat Imam al-Daraquthni dari ’Amr bin Yatsribi dan Anas bin Malik

”Tidak halal bagi seseorang suatu harta saudaranya kecuali harta yang diberika dengan kerelaan hatinya.” 

3. Kaidah Fikih

 “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” 

“Kesulitan dapat menarik kemudahan.” 

”Keperluan dapat menduduki posisi darurat.” 

“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan dengan syari’at).” 

Memperhatikan: Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional MUI pada hari Rabu, 13 Jumadil Awal 1428 H/29 Mei 2007. 

Menetapkan Fatwa tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan

1. Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) adalah suatu bentuk pembiayaan rekening koran yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.
2. Wa’d adalah kesepakatan atau janji dari satu pihak (LKS) kepada pihak lain (nasabah) untuk melaksanakan sesuatu.
3. Akad adalah transaksi atau perjanjian syar’i yang menimbulkan hak dan kewajiban. 

Kedua: Ketentuan Akad

1. Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) Musyarakah dilakukan berdasarkan akad musyarakah dan boleh disertai dengan wa’d.
2. LKS dan nasabah bertindak selaku mitra (syarik), yang masing-masing berkewajiban menyediakan modal dan kerja. LKS boleh mewakilkan kepada nasabah dalam melaksanakan usaha sepanjang disepakati pada saat akad.
3. Nisbah bagi hasil untuk masing-masing pihak disepakati pada saat akad.
4. Dasar perhitungan bagi hasil boleh menggunakan jumlah dana yang telah terpakai dan keuntungan yang diperoleh dari usaha.
5. LKS boleh memberikan sebagian keuntungan yang diperolehnya kepada nasabah.
6. Ketentuan tentang wa’d dan akad merujuk kepada Fatwa No. 30/DSN-MUI/VI/2002 tentang PRK Syariah dan Fatwa No. 45/DSN-MUI/II/2005 tentang Line Facility.
7. Fatwa DSN nomor: 8/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) Musyarakah.

Ketiga: Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah atau Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.