Suaramuslim.net – Dalam politik, sebuah perjalanan tidak pernah hanya perjalanan. Apalagi bila yang bepergian adalah kepala negara. Ia bisa saja disebut diplomasi an sich. Tetapi di mata publik, ia juga bisa dibaca sebagai tanda: ke mana perhatian negara sedang diarahkan.
Karena itu, perdebatan tentang lawatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sebaiknya tidak buru-buru disimpulkan atau disederhanakan. Seolah-olah yang mendukung pasti membela habis-habisan, sementara yang mengkritik pasti tidak paham diplomasi.
Cara membaca seperti itu terlalu naif untuk persoalan yang memang cukup rumit.
Diplomasi tentu penting. Dalam dunia yang bergerak cepat, hubungan antarnegara tidak cukup hanya diurus lewat email, sambungan telepon, atau pertemuan virtual.
Ada pesan politik yang kadang lebih efektif bila disampaikan langsung oleh kepala negara. Ada kepercayaan yang tumbuh dari tatap muka. Ada kerja sama strategis yang mungkin lebih mudah dibuka ketika pemimpin tertinggi hadir sendiri.
Tetapi sesuatu yang penting tetap perlu dijelaskan. Apalagi bila ia membawa nama negara, protokol negara, anggaran negara, dan simbol negara. Sebab di tengah keresahan rakyat, trust tidak tumbuh dari klaim, melainkan dari penjelasan yang terang.
Kerja negara harus diterangkan kepada rakyat
Polemik ini sebenarnya tidak lahir dari penolakan terhadap diplomasi. Yang menjadi soal adalah frekuensi. Ketika lawatan luar negeri terasa terlalu sering, publik mulai bertanya apakah ritme itu masih seimbang dengan kebutuhan negara di dalam negeri. Apalagi dalam masa ekonomi yang menekan, kehadiran pemimpin di rumah sendiri memiliki makna simbolik yang tidak kecil.
Di sinilah kritik publik perlu ditempatkan secara lebih tenang. Ketika Dino Patti Djalal mempertanyakan frekuensi lawatan luar negeri Presiden, suara itu tidak harus langsung dibaca sebagai permusuhan. Ia bisa dibaca sebagai bentuk kepedulian warga negara: apakah semua perjalanan itu benar-benar prioritas? Apa hasilnya? Berapa biayanya? Siapa yang menindaklanjuti? Kapan rakyat bisa merasakan manfaatnya? Apakah negara menjelaskannya dengan empati?
Pemerintah tentu berhak menjawab. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, misalnya, menjelaskan bahwa rombongan Presiden dibuat lebih efisien. Ia juga menyampaikan bahwa jika ada kelebihan biaya dari anggaran yang tersedia, kelebihan itu ditanggung pribadi oleh Presiden.
Sepintas lalu, penjelasan ini bisa terdengar menenangkan. Ada kesan penghematan. Ada kesan tanggung jawab pribadi. Namun dalam administrasi publik, urusannya bisa lebih rumit.
Sebab perjalanan dinas Presiden adalah kegiatan jabatan negara. Maka pertanyaan publik bukan hanya siapa yang membayar. Yang juga penting adalah bagaimana biaya itu dialokasikan dan dicatat, bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya, apakah bisa diaudit, dan bagaimana publik mendapat penjelasan yang terang.
Akuntabilitas tidak cukup bertumpu pada niat yang baik. Ia membutuhkan mekanisme dan prosedur yang tertib.
Dalam kajian akuntabilitas publik, Mark Bovens (2007), mengingatkan bahwa pejabat publik berada dalam relasi pertanggungjawaban. Tindakan yang dilakukan atas nama jabatan harus dapat dijelaskan kepada publik atau forum yang berwenang. Bahasa sederhananya: kerja negara harus bisa diterangkan, bukan sekadar diminta untuk dipercaya.
Masalahnya, isu ini muncul ketika sebagian rakyat sedang merasakan hidup yang tidak ringan. Rupiah bergerak di sekitar Rp18 ribu per dolar AS; sebuah angka yang mungkin terasa jauh bagi sebagian orang, tetapi tetap ikut membentuk suasana batin publik tentang keadaan ekonomi.
Harga kebutuhan, pekerjaan, biaya pendidikan, daya beli, dan masa depan keluarga menjadi percakapan sehari-hari yang tidak selalu tampil di panggung besar diplomasi.
Dalam suasana seperti itu, lawatan luar negeri yang secara diplomatik penting sekalipun bisa dibaca berbeda oleh rakyat.
Bagi banyak orang Indonesia, traveling ke luar negeri masih merupakan impian mahal. Ia bukan sekadar berpindah tempat. Ia sering dipandang sebagai simbol kesuksesan, akses, kesempatan, dan mobilitas sosial.
Kuatnya daya tarik ke luar negeri bahkan tampak dalam kasus dugaan riset palsu demi travel grant internasional yang belakangan ramai dibicarakan. Terlepas dari proses klarifikasi dan penelusuran yang berjalan, kasus itu memberi cermin bahwa perjalanan ke luar negeri masih punya daya tarik simbolik yang besar.
Empati seorang pemimpin
Psikologi sosial mengenal istilah rasa kekurangan relatif. Smith dkk. (2012), menjelaskannya sebagai rasa tidak nyaman yang muncul ketika orang membandingkan hidupnya dengan pihak lain yang tampak lebih beruntung.
Dari sini, lawatan luar negeri pejabat tinggi mudah dibaca bukan hanya sebagai tugas negara, tetapi juga sebagai tanda jarak sosial.
Maka ketika pejabat tinggi negara tampak sering berada di luar negeri, sebagian publik tidak selalu membacanya sebagai kerja diplomasi semata. Ada yang membacanya sebagai jarak sosial.
Bagi elite, lawatan luar negeri mungkin hal yang biasa, bagian dari tugas. Bagi rakyat, tentu lain, ke luar negeri sering kali masih menjadi mimpi yang butuh tabungan panjang, kesempatan langka, dan keberuntungan.
Di sinilah empati seorang pemimpin menjadi penting. Bukan karena Presiden harus memiliki pengalaman hidup yang sama dengan seluruh rakyatnya. Bukan itu yang dimaksud. Tidak ada satu pemimpin pun yang bisa mewakili seluruh pengalaman sosial rakyat. Tetapi seorang pemimpin perlu memahami bagaimana rakyat membaca keputusan negara dari pengalaman hidup mereka sendiri.
Empati publik tidak selalu lahir dari kesamaan nasib. Ia lahir dari kemampuan pemimpin memahami cara rakyat merasakan keputusan negara. Ia lahir dari telinga yang mau mendengar, bahasa yang tidak merendahkan, dan keputusan yang tetap mengingat denyut hidup rakyat kecil.
Mark Suchman (1995), ketika membahas legitimasi, menjelaskan bahwa tindakan sebuah lembaga tidak cukup hanya sah secara formal. Ia juga perlu dipandang pantas, benar, dan sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.
Dalam konteks ini, lawatan luar negeri Presiden mungkin sah secara hukum dan penting secara diplomatik. Namun penerimaan publiknya tetap diuji oleh pertanyaan sederhana: apakah keputusan itu terasa masuk akal dalam keadaan rakyat hari ini?
Pertanyaan seperti ini tidak seharusnya membuat pemerintah alergi. Kritik bukan selalu tanda kebencian. Kadang kritik justru tanda bahwa rakyat masih ingin percaya, masih ingin diyakinkan bahwa negara tidak berjalan jauh dari denyut hidup mereka. Tetapi itu tentu membutuhkan penjelasan yang lebih utuh.
Sayangnya, dalam politik kita, kritik sering terlalu cepat berubah menjadi perang posisi. Pendukung merasa harus membela semua. Pengkritik kadang tergoda menolak semua. Di tengah suasana seperti itu, ruang percakapan yang jernih menjadi semakin sempit. Padahal negeri ini tidak hanya membutuhkan pembelaan. Negeri ini membutuhkan penjelasan yang rasional.
Habiburokhman, Dasco, maupun Menlu Sugiono berada dalam posisi membela pentingnya lawatan Presiden dari sisi politik dan diplomasi. Itu wajar. Namun pembelaan akan lebih kuat bila tidak berhenti pada membantah kritik.
Pemerintah perlu menunjukkan secara lebih konkret dan detail: lawatan mana menghasilkan apa, kerja sama apa saja yang telah ditandatangani, sektor mana yang akan terdampak, siapa yang menindaklanjuti, dan bagaimana manfaatnya sampai kepada rakyat.
Dalam situasi yang berat, publik tidak cukup diberi daftar agenda. Mereka membutuhkan bahasa yang memahami rasa lelah mereka. Mereka tidak hanya ingin tahu Presiden bertemu siapa, tetapi juga ingin tahu apa hubungan pertemuan itu dengan harga pangan, lapangan kerja, kurs dolar, perlindungan pekerja migran, energi, pendidikan, dan masa depan ekonomi keluarga.
Rakyat mungkin tidak menolak Presiden berdiplomasi. Yang mereka butuhkan adalah keyakinan bahwa ketika pemimpin berada di panggung dunia, perhatian negara tetap tertuju pada kesulitan hidup di dalam negeri.
Karena itu, polemik lawatan luar negeri Presiden sebaiknya menjadi momentum memperbaiki komunikasi pemerintahan. Setiap lawatan penting tidak cukup diumumkan sebagai agenda diplomasi. Ia perlu diterjemahkan menjadi cerita yang mudah dipahami rakyat: apa urgensinya, apa hasilnya, dan bagaimana manfaatnya kembali ke kehidupan di dalam negeri.
Tentu ini bukan untuk mencurigai negara. Justru untuk merawat kepercayaan kepada negara.
Kepercayaan publik tidak bisa hanya dipanggil lewat slogan. Juga tidak cukup dengan pidato berapi-api. Ia tumbuh dari keterbukaan, ketertiban, dan rasa bahwa pemerintah tidak sedang menjauh dari rakyatnya.
Sebagai penutup, diplomasi boleh membawa Presiden ke banyak negara. Tetapi rasa percaya rakyat tetap diuji di rumah sendiri: di hadapan mereka yang sedang bekerja, bertahan, membayar cicilan utang, dan berharap hidup tidak semakin berat. Maka frekuensi lawatan luar negeri perlu dijaga, agar diplomasi tidak kehilangan pijakan empatinya di dalam negeri.
Saya teringat salah satu pesan Ibnu Atha’illah as-Sakandari, ulama sufi penulis Al-Hikam, tentang pentingnya ruh batin di balik amal yang tampak lahir.
Dalam kerja negara, pesan ini sangat penting. Lawatan luar negeri boleh tampak besar secara diplomatik, tetapi ia perlu memiliki ruh yang dirasakan rakyat: empati, ketertiban, akuntabilitas, dan maslahat yang kembali ke kehidupan mereka.
Bagus Suminar
Wakil Ketua ICMI Jawa Timur
Opini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan, dapat memberikan hak jawabnya. Redaksi Suara Muslim akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.