Begini Pesan MUI Kepada Pemerintah Dalam Menangani Radikalisme

Begini Pesan MUI Kepada Pemerintah Dalam Menangani Radikalisme

Taujih Kebangsaan Dewan Pertimbangan MUI: Cabut Segera RUU HIP dari Prolegnas!
Kantor Pusat Majelis Ulama Indonesia (Foto: SMNET/Ali Hasibuan)

JAKARTA (Suaramuslim.net) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah membuka ruang komunikasi seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya radikalisme.

“Kalau ada permasalahan, pemerintah juga harus mengatur bagaimana melakukan komunikasi, membuka kesempatan seluas-luasnya berkomunikasi kepada masyarakat,” ujar Ketua Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat KH Abdullah Jaidi, seperti yang dimuat laman resmi MUI, Rabu (19/6).

Abdullah Jaidi menyebut, dengan kesempatan komunikasi yang luas tersebut justru membuat masyarakat memiliki tempat untuk menyampaikan sesuatu yang kurang berkenan dengan haknya sebagai warga negara.

Menurut Jaidi, ada tiga penyebab utama yang menjadi penyebab radikalisme di masyarakat, yakni pemahaman, struktur sosial politik, dan keadilan.

Dia menjelaskan, pemahaman ini dipicu oleh pemahaman yang radikal, ekstrem yang tidak mengenal toleransi baik di dalam pemahaman perjuangan.

Terkait pemahaman ini, lanjutnya, pemerintah harus jeli melihat kondisi dari berbagai masyarakat, terutama di kalangan kampus.

“Ini sudah sering kami sampaikan dalam berbagai kesempatan,” katanya.

Jaidi mengatakan pemahaman radikalisme ini sulit terdeteksi di kampus negeri dan swasta, berbeda dengan kampus UIN memungkinkan untuk terdeteksi.

Menurutnya perlu pengawasan dari para rektor dan dekan untuk mengetahui sejauh mana kajian dan halaqah yang dilaksanakan di kampus-kampus tersebut dapat memotivasi mahasiswa mendapatkan pemahaman yang benar.

“Sebab kalau tidak diantisiipasi seperti itu, pemahaman radikalisme akan meningkat menjadi sikap. Dari sikap akan menjadi perbuatan,” katanya.

Penyebab berikutnya, kata Jaidi, struktur sosial politik terkait dengan kesenjangan sosial yang harus menjadi perhatian pemerintah selain soal pemahaman.

Dia mengingatkan pemerintah harus hadir mengatasi kondisi sosial di masyarakat terutama persoalan ekonomi.

Penyebab yang ketiga yakni keadilan. Menurut Jaidi, pemerintah harus terus menerus memberikan penjelasan dan sosialisasi kepada masyarakat sehingga tidak termakan oleh informasi yang justru yang dapat memecah belah umat.

Reporter: Ali Hasibuan
Editor: Muhammad Nashir

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on WhatsApp
Share on Telegram

Leave a comment