Penulis: Dr. Muhammad Atok S.Si*

Suaramuslim.net – Sangat menarik rilis data yang dilakukan oleh BPS dan disambut dengan sangat gembira banyak khalayak. Dalam rilis tersebut disampaikan tentang keberhasilan pemerintah dalam menekan angka persentase penduduk miskin sampai satu digit. Sebagai sebuah capaian tentu saja hasil kerja keras itu harus di apresiasi , namun penekanan kepada capaian dengan ukuran atau batasan satu digit bisa menimbulkan salah pengertian di masyarakat.

Tulisan ini sekedar catatan tentang penurunan persentase penduduk miskin dari waktu ke waktu pada periode pemerintahan mulai 1976 sampai 2018 berdasarkan data rilis resmi BPS. Catatan ini sedikit mengulas tentang tingkat keberhasilan presiden dalam menurunkan persentase penduduk miskin.

Persentase penduduk miskin merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam mengurai masalah kemiskinan. Data persentase penduduk miskin yang dimiliki oleh BPS dimulai tahun 1976 dan diukur secara periodik. Persentase penduduk miskin dicatat dengan periode yang berbeda-beda. Ada yang dua tahunan, tiga tahunan dan mulai tahun 1999 BPS merilis data persentase penduduk miskin setiap tahun secara teratur.

Di satu sisi, data BPS sering masih menjadi bahan pertanyaan bagi publik terutama mengenai penentuan garis kemiskinan dan metode pengambilan data penduduk miskin. Sehingga data yang dirilis oleh BPS ada yang mempertanyakan. Penentuan garis kemiskinan menjadi salah satu titik kritis karena berbeda angka sedikit saja pada garis kemiskinan, persentase bisa naik/turun dari yang dirilis oleh BPS.

Hal ini terlihat pada masa pemerintahan Presiden Habibie dan Abdurrahman Wahid yang saat itu, BPS menurunkan angka garis kemiskinan. Titik kritis berikutnya adalah metode pengambilan data kemiskinan. Jika sampel yang diambil tidak tepat, bisa jadi persentase penduduk miskin menjadi bias.

Baiklah kita tinggalkan masalah itu dan kita asumsikan tidak ada masalah dengan dua hal tersebut. Sepanjang pemerintahan Soeharto yang tercatat mulai 1976 sampai 1996 (mengabaikan data 1997 saat krisis moneter) pemerintah berhasil menurunkan persentase penduduk miskin dari 40,1% penduduk miskin menjadi 11,3% (sesaat sebelum krisis). Artinya pemerintahan yang dipimpin Soeharto berhasil menurunkan persentase penduduk miskin hingga 28,8% atau rata-rata1,44% pertahun.

Presiden Habibie dan Abdurrahman Wahid tidak dimasukkan dalam pembahasan karena pada masa transisi yang penuh gejolak, selain masa pemerintahan yang sangat singkat. Pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri (MSP) persentase penduduk miskin turun dari 19,14% di awal menjabat sebagai presiden tahun 2000 menjadi 16,66% di akhir masa jabatan atau turun 2,48%. Jika dihitung kinerjanya, masa pemerintahan Megawati berhasil menurunkan persentase penduduk miskin sebanyak 0,62% per tahun.

Sepanjang masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang 10 tahun, penurunan persentase penduduk miskin mencapai 6,15% atau mendekati angka 0,62% per tahun. Artinya kinerja pemerintahan di masa SBY hampir sama baiknya dengan masa pemerintahan Megawati dalam sudut pandang penurunan persentase penduduk miskin.

Pemerintahan Joko Widodo (JKW) yang 3,5 tahun mampu menurunkan persentase penduduk miskin dari 10,51% sampai 9,82% atau 0,69%. Jika dinilai kinerja per tahunnya, penurunan persentase penduduk miskin mencapai 0,2% per tahun.

Gambar 1 merupakan ringkasan data kinerja tahunan pemerintah dari masa ke masa untuk menurunkan persentase penduduk miskin. Gambar 1 menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan Soeharto masih paling tinggi dengan catatan tanpa melibatkan data krisis moneter 1997.

Sedangkan kinerja tahunan pemerintahan MSP dan SBY mempunyai keberhasilan yang sama. Disisi lain kinerja tahunan pemerintahan JKW paling rendah dengan capaian kurang dari 14% dibandingkan kinerja tahunan Soeharto atau kurang dari sepertiga kinerja tahunan SBY atau MSP.

Sehingga jika klaim keberhasilan itu dimaknai sebagai hasil kerja pemerintahan mulai jaman kemerdekaan, capaian 9,82% (atau satu digit) itu benar adanya. Tetapi jika dimaknai sebagai keberhasilan pemerintahan sekarang menjadi terlalu berlebihan, karena hasil kekerja keras 3,5 tahun pemerintahan JKW setara dengan 6 bulan pemerintahan Soeharto.

*Staf pengajar Statistik ITS
*Opini yang terkandung di dalam artikel ini adalah milik penulis pribadi, dan tidak merefleksikan kebijakan editorial Suaramuslim.net