JAKARTA (Suaramuslim.net) – Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengkritisi peraturan ambang batas (Presidential treshold) bagi partai politik untuk mengusung calonnya bertarung diPilpres 2019 mendatang.
Dahnil menilai peraturan tersebut telah merampas nalar sehat publik rakyat Indonesia.
“karena bagi saya presidential treshold dua puluh persen itu merampas nalar sehat publik. Kita dipaksa untuk memilih dua pilihan itu, kita tidak disediakan pilihan alternatif lain, ” Ujar Dahnil kepada media, Selasa (17/7) di kantor Muhamamdiyah, Jakarta Pusat.
Kendati tidak berencana untuk melakukan golput, Dahnil mengingatkan bahwa substansi demokrasi adalah untuk menggembirakan. Oleh sebab itu menurutnya, semakin banyak calon alternatif yang bisa dipilih maka publik akan semakin bergembira.
“kami menganggap penting sekali menyediakan pilihan-pilihan yang lebih banyak, karena salah satu subtansi demokrasi itu kan menggembirakan publik, nah kalo pilihannya sedikit itu kan gak gembira” ucapnya.
“jomblo saja kan kalau pilihannya sedikit seperti yang saya sebutkan tadi itu kan gak asyik, ” seloroh Dahnil.
Dahnil dan beberapa aktivis lainnya juga telah melakukan gugatan ambang batas ke Mahkamah Konstitusi (MK). sampai saat ini Dahnil dan rekan-rekannya merasa optimis bahwa MK akan mengabulkan gugatan mereka.
“kami tetap optimis, kami berharap hakim MK masih merawat akal sehatnya sehingga bisa menghadirkan demokrasi berkualitas ” pungkas Dahnil yang jga dosen di Universitas Ageng Tirtayasa ini.
Reporter: Ali Hasibuan
Editor: Oki Aryono
