DPR: Pemerintah Butuh Dana Rp300 Triliun Jika Terapkan Lockdown

DPR: Pemerintah Butuh Dana Rp300 Triliun Jika Terapkan Lockdown

Anggota Komisi 1 DPR RI, Sukamta, foto: Republika

JAKARTA (Suaramuslim.net) – Jumlah pasien positif corona di Indonesia terus bertambah. Total kasus per 26 Maret 2020 adalah 893 orang dengan rincian 780 dalam perawatan, 78 meninggal, dan 35 sembuh. Infeksi virus corona atau Covid-19 juga telah menyebar ke 24 provinsi di Indonesia.

Menanggapi tren yang terus bertambah, beberapa pihak mulai meminta pemerintah untuk mengevaluasi skenario penanggulangan virus corona yang telah berjalan dan segera membuat opsi skenario yang lebih tepat untuk menekan penyebaran virus.

Salah satunya Fraksi PKS di DPR-RI yang meminta agar pemerintah jangan menutup seratus persen terhadap opsi lockdown.

Sukamta, Wakil Ketua Fraksi PKS bidang Polhukam mengungkapkan opsi lockdown yang di dalam UU No. 6 Tahun 2018 tetang Kekarantinaan Kesehatan disebut karantina wilayah bisa menjadi pilihan karena saat ini di banyak daerah muncul pasien-pasien positif virus corona karena pergerakan masyarakat antar wilayah masih terus terjadi.

“Pemerintah jangan menutup opsi ini, jika bisa menjadi cara paling efektif mengatasi penyebaran virus. Di beberapa negara opsi ini sudah dilakukan, termasuk negara tetangga Singapura dan Malaysia. Itu sebabnya sangat penting pemerintah transparan terhadap skenario yang akan dilakukan,” jelas Sukamta dalam keterangan pers yang diterima Suaramuslim.net, Sabtu (28/3).

Anggota Komisi I DPR RI ini menjelaskan bahwa jika opsi lockdown dilakukan, bisa dimulai dari Pulau Jawa saja, hal ini dengan mempertimbangkan jumlah kasus positif Covid-19 terbanyak berada di Pulau Jawa dan khususnya wilayah Jabodetabek.

Mengunci Pulau Jawa, kata Sukamta, akan menjadi langkah penting dalam pengendalian penyebaran virus.

“Pemerintah bisa melakukan lockdown terlebih dahulu di pulau Jawa selama 2 bulan. Jika data yang dipakai adalah data keluarga miskin, maka anggaran bantuan selama lockdown 2 bulan hanya membutuhkan sekitar Rp12,5 triliun,” hitung Sukamta.

“Berdasarkan perhitungan bahan pokok yang dibutuhkan satu keluarga miskin perbulan dengan rincian sebagai berikut: beras 10 kg, daging ayam 2 kg, ikan lele segar 2 kg, telur ayam ras 4 kg, minyak goreng 2 liter dengan harga terkini di pasaran maka setiap keluarga bisa mendapatkan bantuan sebesar Rp500.000,” urai Sukamta.

Menurut data Badan Pusat Statistik per September 2019 jumlah penduduk miskin di pulau Jawa mencapai 12.555.900 orang.

Maka, lanjut Sukamta, apabila dilakukan lockdown selama dua bulan dibutuhkan sekitar Rp12,5 triliun.

Anggota dewan asal Daerah Istimewa Yogyakarta ini menambahkan, jika opsi lockdown Pulau Jawa dilakukan, pemerintah juga perlu menanggung stimulus kepada 73,5 juta pekerja di Jawa.

Jika perhitungan berdasarkan UMP di berbagai provinsi di Pulau Jawa, maka pemerintah harus memberikan stimulus sekitar Rp300 triliun. Tujuannya agar perusahaan mau merumahkan karyawannya.

“Dana 300 triliun bisa dikumpulkan dengan mengalihkan beberapa mata anggaran di APBN dan mungkin tidak sebesar itu. Saya kira dalam situasi keprihatinan seperti ini, akan banyak sektor swasta yang mau ikut membantu dengan tetap memberikan gaji kepada karyawannya selama lockdown,” ujarnya.

Reporter: Teguh Imami
Editor: Muhammad Nashir

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on whatsapp
Share on WhatsApp
Share on telegram
Share on Telegram

Leave a comment

newsletter-suaramuslim

Suara Muslim Newsletter

Informasi Terbaru di Inbox Anda

Kabar terkini dan penawaran menarik dari Suara Muslim. Newsletter dikirim via email. Ayo berlangganan, gratis!