SURABAYA (suaramuslim.net) – Anggota Komisi D DPRD Surabaya Reni Astuti menyesalkan adanya rencana penertiban 17 bangunan PKL di Jalan Bentul Wonokromo. Menurutnya penertiban tersebut asal-asalan sebab tidak memikirkan nasib pedagang pasca ditertibkan.

“Terkait alasan pembongkaran untuk penanggulangan banjir karena adanya penyempitan saluran, saya sangat mendukung, yang saya sayangkan cuma terlalu mendadak itu, pemkot tidak memikirkan aspek sosialnya” kata Reni pada Selasa (2/1/2018) dilansir dari website resmi DPRD Surabaya.

Reni menilai, rencana tersebut terkesan terburu-buru tanpa persiapan matang sehingga berdampak pada terhentinya aktivitas ekonomi dari para pedagang kaki lima.

“Aktivitas PKL terhenti sejak Minggu (31/12/2017) lalu akibat pelebaran saluran air di Jalan Bentul, pedagang bilang dijanjikan boleh berjualan asal bongkar pasang tapi tidak jelas kapan dibolehkannya” ujar Reni.

Reni mendorong Pemkot Surabaya segera memberi kepastian, “supaya pedagang bisa mencari nafkah kembali” desaknya.

Sementara Anggota Komisi C DPRD Surabaya Sudirdjo menegaskan bahwa Pemkot Surabaya mempunyai kewajiban untuk melakukan penataan dan menyediakan ruang bagi para pedagang.

“Pemkot tidak bisa asal gusur, lalu dagangannya diangkut ke truk. Saya trenyuh melihat itu” tutur Sudirdjo.

Reporter: Ahmad Jilul Qur’ani Farid

Editor: Muhammad Nashir