Dugaan Kecurangan, Pengamat Harap MK Terima Gugatan Prabowo Sandi
Gedung Mahkamah Konstitusi (Foto: Istimewa)

JAKARTA (Suaramuslim.net) – Pengamat dari Universitas Pancasila Umar Halim berharap agar Mahkamah Konstitusi (MK) dapat menerima gugatan sengketa pemilihan presiden yang diajukan Tim Prabowo Sandi. Diketahui sebelumnya, Tim Prabowo Sandi mengajukan gugatan sengketa pilpres 2019 ke MK setelah diumumkannya hasil pemilihan dengan kemenangan bagi paslon 01.

Halim mengatakan penerimaan gugatan Prabowo Sandi di MK bukan karena keberpihakan pada paslon 02 tersebut, namun demi terungkapnya misteri kejanggalan yang terjadi selama penyelenggaraan pilpres 2019 ini.

“Sekali lagi saya sampaikan, ini bukan tentang 01 atau 02. Namun ini tentang banyaknya dugaan kecurangan yang menjadi misteri dan harus terungkap. Satu-satunya jalan adalah MK” Ujar Halim, Selasa (11/6).

Halim menegaskan, saat ini begitu banyak praduga dan opini yang terbentuk di masyarakat. Menurutnya ini sangat tidak baik bagi perkembangan demokrasi bangsa, karena bermuara pada menurunnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah.

“Sekarang kita ingin membuktikan. Jika kemenangan ini bersih ayo kita rayakan bersama, semua pihak bersatu, tidak ada lagi kubu-kubuan, semua legowo. Namun jika ternyata ada kecurangan, maka tidak boleh didiamkan. Kita tidak boleh berbangsa di atas kemunafikan. Dan semua ini harus dibuktikan,” ujar Dosen Fisip ini.

Baca Juga :  Jelang Sidang Sengketa Pemilu, Kapolresta Surakarta Lakukan Apel Konsolidasi

Ketika ditanya dugaan kecurangan apa yang paling membuat masyarakat penasaran, Halim mengatakan semua misteri kejanggalan harus diungkap tanpa memandang besar atau kecilnya fenomena yang terjadi.

“Begitu banyak video kecurangan yang beredar di media sosial, dari surat suara yang telah tercoblos paslon 01, hingga pembakaran kotak suara. Ini semua membentuk opini publik menjadi liar. Ditambah banyaknya kejanggalan yang dilakukan KPU. Mulai dari salah input situng, dan rekap yang sampai saat ini belum selesai. Hingga misteri DPT bermasalah yang beragam jumlahnya. Ada yang bilang 17,5 juta, KPU bilang tinggal 700 ribu. Intinya apakah semua kejanggalan ini bermuara pada keberpihakan yang kemudian menjadi kecurangan atau memang kelalaian. Ini yang perlu dibuktikan.” Papar Halim.

Kemudian Halim mengatakan, hasil putusan MK harus dimaknai untuk menyempurnakan proses penyelenggaraan pemilu kedepan serta memperkuat pondasi demokrasi.

“Putusan MK harus dihormati semua pihak, dengan semangat menyempurnakan sistem pemilu, serta menjadi penguat pondasi demokrasi kita. Ini bukan tentang 01 atau 02, sudah selesai itu. Saat ini kita bicara tentang bangsa. Dan ini hanya dapat berlangsung, jika gugatan tim Prabowo Sandi diterima MK pada 14 Juni ini,” tutupnya

Baca Juga :  Tim Akar Rumput Optimistis Jokowi Raih 52,3% di Jabar

Reporter: Ali Hasibuan
Editor: Muhammad Nashir

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.