JAKARTA (Suaramuslim.net) – Diplomasi Luar Negeri Indonesia dinilai mengalami penurunan yang drastis. Hal ini disampaikan wakil ketua MPR RI Fadli Zon menanggapi terus diamnya pemerintah Indonesia atas kasus pelanggaran HAM yang diterima muslim Uighur di Xinjiang, Tiongkok.
“Pemerintah Jokowi tidak menaruh perhatian terhadap persoalan-persoalan internasional. Terbukti presiden sendiri sering tidak hadir di sidang-sidang PBB, bahkan di sidang G-20 juga tidak hadir,” kata Fadli, Kamis (20/12) saat ditemui di sela acara diskusi media yang bertajuk Mengungkap Fakta Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Uighur yang diselenggarakan oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT) bersama Jurnalis Islam Bersatu (JITU)di Resto Bebek Bengil, Menteng, Jakarta.
Indonesia sendiri menurut Fadli sudah memiliki amanat dari konstitusi untuk turut andil dalam setiap penyelesaian konflik di dunia Internasional. Hal itu menurut Fadli tertuang dalam prinsip politik luar negeri “bebas dan aktifnya” pemerintah Indonesia sejak zaman Soekarno.
“Nah kalau kita lihat dari kasus-kasus yang juga menjadi konsen umat Islam di Indonesia misalnya Rohingya dan Uighur, kita tidak mengambil kebijakan politik luar negeri yang high profile, mestinya sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dan mempunyai mandat konstitusi dalam politik luar negeri yang bebas aktif, kita berperan lebih high profile, lebih maju, dan ofensif,” katanya.
Pemerintah Indonesia sampai saat ini belum memutuskan sikap atas pelangaran HAM terhadap muslim Uighur yang dilakukan pemerintah Komunis Cina. Seperti yang diberitakan pada hari Kamis (20/12) pemerintah Indonesia melalui Kemenlu baru hanya sebatas memanggil kedubes Cina di Indonesia untuk menjelaskan kasus Uighur.
Ditemui di tempat yang sama, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mengkhawatirkan diamnya pemerintah Indonesia ini lantaran ‘takut’ kepada Cina yang juga terjadi di negara-negara lainnya.
“Bahkan, negara-negara yang jadi tempat pencari suaka bagi etnis Uighur seperti Thailand itu tidak berani dan akhirnya memulangkan mereka (muslim Uighur) ke Cina,” ujar Usman Hamid.
Saat ini berdasarkan hasil temuan pihaknya, sekitar satu dari sepuluh warga Uighur telah ditahan di kamp-kamp konsentrasi oleh pemerintah China.
“Sebagian besar etnis Uighur yang ditangkap tidak diketahui keberadaannya dimana, juga terpisah dan tidak bisa bertemu pihak keluarga” kata Hamid.
Reporter: Ali Hasibuan
Editor: Muhammad Nashir
