Jalan pintas impor garam, anggota DPR: pemerintah harus punya roadmap kemandirian, kedaulatan dan ketahanan pangan

Jalan pintas impor garam, anggota DPR: pemerintah harus punya roadmap kemandirian, kedaulatan dan ketahanan pangan

Petani membersihkan garam yang baru dipanen di lahan garam Desa Santing, Losarang, Indramayu, Jawa Barat, 3 Agustus 2017. ANTARA FOTO.

SURABAYA (Suaramuslim.net) – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan kebutuhan garam nasional mencapai 4,6 juta ton dan kualitas garam lokal dianggap tidak memenuhi standar industri.

Dari acuan tersebut, pemerintah berencana memutuskan untuk membuka keran impor garam pada tahun 2021 sebesar 3,07 juta ton.

Anggota Komisi VI Fraksi PKS RI, Amin Ak, berpendapat bahwa masalah garam ini tidak ter-manage dengan baik oleh pemerintah sehingga petani garam lah yang terkena imbasnya.

“Biaya produksi yang mahal, sedangkan harga jual dari produk petani garam pun anjlok dari harga standar,” ujar Amin dalam talkshow Ranah Publik Suara Muslim Surabaya 93.8 pada Senin, (27/9/2021).

“Pemerintah melakukan impor saat petani panen atau surplus produksi sedang banyak-banyaknya. Impornya pun melebihi dari kebutuhan yang ada sehingga garam produksi para petani Indonesia tidak terserap oleh pasar,” imbuhnya.

Sehingga, kata Amin, harus ada kebijakan dari pemerintah sebagai pembina untuk membela petani.

Menurutnya, tindakan yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah memastikan produksi garam oleh petani terserap seluruhnya di pasaran kemudian dari kekurangan itu baru melakukan impor.

“Saya berharap pemerintah itu memiliki road map yang jelas dan benar-benar ada komitmen politik untuk mewujudkan road map tentang kedaulatan pangan khususnya sektor sumber daya,” kata Amin.

Anggota DPR RI dapil IV Jatim ini menyebut, saat ini yang harus diwujudkan pemerintah yaitu ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan.

Kedaulatan pangan artinya produksi dalam negeri surplus dan bisa mengekspor. Kedua, ada kemandirian yaitu bisa memenuhi kebutuhan dengan produksi kita sendiri. Terakhir, ketahanan, yaitu ketika kita membutuhkan bahan pangan, persediaan barangnya selalu ada.

“Sekarang ini kita membahas tentang ketahanan pangan. Dari mana kita memenuhi kebutuhan? Dari impor. Tapi impornya melebihi dari produksi nasional itu sendiri,” jelasnya.

Amin menyebutkan bahwa sebelumnya BPPT sudah menawarkan teknologi untuk mengelola garam dengan standar teknologi tinggi. Tujuannya adalah mengatasi kendala yang selama ini terjadi mengenai produktivitas dan kualitas pangan. Akan tetapi selama ini hasilnya masih nihil. Solusinya hanyalah impor tetapi seperti yang kita lihat saat ini petani garam Indonesia merasa dirugikan.

“Harapan kita itu kan pemerintah mendirikan pabrik-pabrik pengolahan garam, membeli produk garam langsung dari petani dengan harga yang layak. Ditambah lagi dengan kemampuan teknologi anak bangsa yang kita miliki. Apalagi standar kualitas garam kita itu hanya kurang 2% untuk memenuhi standar kualitas industri,” terang Amin.

Amin juga berpendapat jika pemerintah serius menangani masalah ini, maka kadar garam nasional sudah memenuhi standar industri dan tidak perlu melakukan impor sebanyak itu.

Sebelumnya, pada Jumat (24/9/21) Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam kunjungan ke Pamekasan Madura membeli garam rakyat Pamekasan sebanyak 10 ton yang dibeli seharga Rp2000 ribu per kilo.

Kontributor: Zulnia Azzahra
Editor: Muhammad Nashir

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on whatsapp
Share on WhatsApp
Share on telegram
Share on Telegram

Leave a comment

Wakaf

10.000 Al-Quran

Persembahkan Pahala Amal Jariyahnya untuk Orang Tua dan Keluarga Tercinta.