JAKARTA (Suaramuslim.net) – Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) menilai kebebasan pers di Indoenesia masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bersama. Hal ini diakui LBH Pers setelah 15 tahun berdiri sebagai lembaga bantuan Hukum bagi insan pers yang didzalimi.

“Reformasi 1998 tidak membawa angin perubahan dan perlindungan terhadap kerja-kerja pers di Indonesia. Meskipun terdapat UU Pers, namun kelemahan perlindungan pers masih terlihat dari banyaknya kekerasan terhadap jurnalis baik itu secara fisik atau non fisik”, ujar LBH Pers dalam rilisnya yang diterima suaramuslimdotnet, Rabu (11/7).

LBH Pers mencatat, sejak tahun 2003 sampai akhir 2017 setidaknya ada 732 kasus kekerasan terhadap jurnalis baik itu fisik maupun non fisik. Menurut LBH Pers, terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan kasus kekerasan terhadap jurnalis akan terus berulang.

“Yaitu Pihak jurnalis sudah melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian, namun penyelesaianya lama bahkan terkesan tidak ada tindak lanjut dan pihak jurnalis atau perusahaan medianya memilih mendiamkan dan tidak mau berurusan dengan proses hukum.” Tambahnya.

“Belum lagi, masih terdapat pembatasan-pembatasan hak atas informasi, seperti di Papua, kasus kekerasan jurnalis lokal maupun pelarangan peliputan jurnalis asing.” Katanya.

Selain itu, LBH Pers juga menyoroti para insan pers terutama para jurnalis yang menjadi sasaran pemutus kontrakan sebelah pihak oleh perusahaan media.

“Sejak tahun 2003 LBH Pers telah menangani sedikitnya 120 kasus ketenagakerjaan yang korbanya adalah jurnalis atau pekerja media. Sedangkan pola pelanggaran ketenagakerjaan yang terjadi seperti PHK sepihak, mutasi karena kritis terhadap perusahaan media, pemberangusan serikat, tidak diberikannya hak jaminan sosial tenaga kerja, dipaksa mengundurkan diri, diikat dengan perjanjian kerja yang tidak sesuai undang-undang tenaga kerja, pencicilan upah atau pesangon” tandas LBH pers.

Reporter: Ali Hasibuan
Editor: Teguh Imami