Suaramuslim.net – Ada suasana yang berbeda menjelang Musyawarah Wilayah ICMI Jawa Timur 4 Juli 2026. Bukan sekadar soal pergantian kepemimpinan organisasi, tetapi tentang pertanyaan yang jauh lebih mendasar: masihkah ICMI hadir sebagai gerakan intelektual yang hidup bersama denyut rakyat, atau perlahan berubah menjadi sekadar komunitas kaum terdidik yang sibuk berbicara di ruang-ruang seminar tanpa benar-benar menyentuh kenyataan hidup masyarakat?
Pertanyaan itu terasa penting karena Indonesia hari ini sedang berada di persimpangan yang rumit.
Di satu sisi, negeri ini kaya sumber daya. Angka pertumbuhan ekonomi terus diumumkan. Proyek-proyek besar berdiri di banyak tempat. Tetapi di sisi lain, rakyat kecil justru semakin akrab dengan rasa cemas.
Harga kebutuhan pokok naik tanpa mampu dikejar pendapatan. Anak muda berpendidikan sulit mendapatkan pekerjaan layak. Petani bekerja keras tetapi tetap miskin. Nelayan kehilangan ruang hidup. Pedagang kecil terdesak oleh sistem pasar yang tidak adil.
Di kota-kota besar, kelas menengah mulai rapuh. Sementara di desa-desa, banyak keluarga bertahan hidup dengan utang dan bantuan sosial.
Ironisnya, di tengah situasi seperti itu, ruang publik justru dipenuhi kegaduhan politik dan pencitraan. Banyak orang bicara tentang rakyat, tetapi sedikit yang sungguh-sungguh hidup bersama problem rakyat.
Pada situasi seperti inilah ICMI sesungguhnya diuji. Apakah ICMI hanya akan menjadi penonton zaman? Ataukah kembali menjadi kekuatan intelektual yang bekerja menghadirkan solusi?
Sejarah ICMI sebenarnya pernah menunjukkan jalan itu. Pada masa awal berdirinya di dekade 1990-an, ICMI tidak sekadar lahir sebagai organisasi cendekiawan muslim yang gemar memproduksi gagasan. Ia hadir sebagai gerakan intelektual yang mencoba menjawab persoalan konkret umat.
Ketika masyarakat muslim gelisah terhadap sistem ekonomi berbasis riba, lahirlah Bank Muamalat Indonesia sebagai ikhtiar menghadirkan alternatif ekonomi syariah.
Ketika rakyat kecil membutuhkan penguatan ekonomi, tumbuh gagasan koperasi dan pemberdayaan masyarakat desa.
Ketika informasi publik dikuasai kepentingan tertentu, lahirlah Republika sebagai media yang membawa semangat pencerdasan dan keberpihakan pada umat.
ICMI pada masa itu tidak berdiri jauh dari realitas sosial. Ia membumi.
Dalam perspektif Antonio Gramsci, ICMI pernah memainkan peran sebagai intelektual organik: kelompok intelektual yang tidak tercerabut dari akar sosial masyarakatnya. Intelektual yang menjadikan ilmu bukan sekadar alat membangun wacana, tetapi alat pembebasan dan perubahan sosial.
Karena itu nama-nama seperti B. J. Habibie, Adi Sasono, Nurcholish Madjid, dan Dawam Rahardjo tidak hanya dikenang karena kecerdasannya, tetapi karena keberanian mereka menghadirkan ilmu yang berpihak kepada masyarakat.
Mereka memahami satu hal penting: ilmu yang tidak menyentuh penderitaan rakyat akan kehilangan makna etik dan bkemanusiaannya.
Hari ini, tantangan yang dihadapi Indonesia jauh lebih kompleks. Presiden terpilih datang membawa banyak janji besar: swasembada pangan, penguatan ekonomi nasional, pengentasan kemiskinan, hilirisasi industri, pembangunan desa, pemberantasan korupsi, hingga makan bergizi gratis untuk anak-anak.
Semua itu adalah agenda yang baik dan penting bagi masa depan bangsa.
Tetapi sejarah juga mengajarkan bahwa janji politik sering kehilangan arah ketika tidak dikawal oleh kekuatan moral dan intelektual masyarakat sipil.
Di sinilah ICMI seharusnya mengambil peran strategis. ICMI tidak boleh hanya menjadi organisasi yang dekat dengan kekuasaan, tetapi harus menjadi penuntun moral dan intelektual bagi arah pembangunan bangsa.
ICMI harus berani memastikan bahwa pembangunan benar-benar berpihak kepada rakyat kecil, bukan hanya memperbesar keuntungan kelompok elite dan oligarki ekonomi.
ICMI harus hadir mengawal agar swasembada pangan tidak berubah menjadi proyek korporasi yang meminggirkan petani.
Mengawal agar hilirisasi industri tidak hanya melahirkan pertumbuhan angka statistik, tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang manusiawi.
Mengawal agar pembangunan desa tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi masyarakat.
Mengawal agar pendidikan tidak sekadar menghasilkan tenaga kerja murah, tetapi melahirkan manusia merdeka yang beradab.
Karena tugas intelektual bukan hanya memuji kekuasaan, tetapi menjaga nurani bangsa.
Muswil ICMI Jawa Timur 2026 karena itu seharusnya menjadi momentum refleksi besar: ke mana sebenarnya arah perjuangan ICMI akan dibawa?
Apakah ICMI akan larut menjadi organisasi elite yang sibuk dengan struktur dan jabatan? Ataukah kembali menemukan jalan pulangnya sebagai gerakan intelektual organik yang hidup di tengah persoalan rakyat?
ICMI Jawa Timur memiliki potensi besar untuk memulai jalan baru itu. Jawa Timur memiliki pesantren, kampus, komunitas kreatif, pelaku UMKM, petani, nelayan, dan generasi muda yang sesungguhnya sedang menunggu hadirnya gerakan intelektual yang mau mendengar mereka.
Yang dibutuhkan hari ini bukan hanya seminar dan rekomendasi, tetapi kerja-kerja nyata: membangun koperasi modern berbasis umat, memperkuat ekonomi desa, menghadirkan sekolah yang memanusiakan, mengembangkan teknologi tepat guna, membangun media literasi publik yang sehat, mendampingi UMKM, hingga menciptakan ekosistem kewirausahaan sosial yang memberi harapan bagi generasi muda.
ICMI harus kembali melahirkan ekosistem solusi. Sebab bangsa ini sesungguhnya tidak kekurangan orang pandai. Yang mulai langka adalah intelektual yang bersedia hidup bersama kecemasan rakyat.
Dan mungkin, di tengah zaman yang semakin gaduh oleh kepentingan politik dan pencitraan, jalan pulang ICMI sesungguhnya sederhana: kembali menjadikan ilmu sebagai alat pengabdian, menjadikan intelektual sebagai penjaga nurani bangsa, dan menjadikan organisasi ini benar-benar hadir sebagai rahmat bagi kehidupan masyarakat.
Surabaya, 27 Mei 2026
M. Isa Ansori
Wakil Ketua ICMI Jawa Timur