SURABAYA (Suaramuslim.net) – Upaya mencapai pembangunan yang inklusif menjadi urgensi dalam memastikan setiap masyarakat memperoleh kesempatan yang setara.
Sejalan dengan semangat tersebut, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR) menggelar lokakarya bertema Sinergi Pentahelix: Optimalisasi Kolaborasi Pemda, KemenPPPA, dan Perguruan Tinggi dalam Akselerasi SDGs Poin 1, 4, dan 5 pada Kamis (10/9/2026) di Hall A Gedung Soetandyo, FISIP, Kampus Dharmawangsa-B UNAIR.
Lokakarya tersebut mempertemukan perwakilan Bappeda, DP3AK Jawa Timur, akademisi, Pusat Studi Gender, organisasi masyarakat sipil, serta mahasiswa.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifatul Choiri Fauzi, turut hadir dan menyampaikan sambutan mengenai betapa krusialnya pembangunan yang inklusif.
Mendorong kesetaraan untuk memutus kemiskinan
Dalam sambutannya, Arifatul menekankan keterkaitan antara SDG 1 tentang pengentasan kemiskinan, SDG 4 tentang pendidikan berkualitas, dan SDG 5 tentang kesetaraan gender.
Menurutnya, ketiga agenda tersebut perlu berjalan beriringan karena persoalan yang muncul di masyarakat saling berkaitan.
“Pendidikan yang berkualitas untuk membuka pengetahuan dan pilihan hidup. Kesetaraan gender memastikan bahwa kesempatan tersebut dapat diakses secara adil oleh perempuan dan laki-laki. Sementara pemberdayaan ekonomi memberikan kemampuan bagi keluarga untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi,” jelasnya.
Menurut Arifatul, pemberdayaan perempuan juga perlu pemerintah tempatkan sebagai strategi pembangunan.
Ketika perempuan memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, manfaatnya tidak serta-merta dirasakan oleh individu. Kondisi tersebut turut memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dan kualitas pengasuhan, pendidikan anak.
Ia juga menyoroti masih lebarnya kesenjangan partisipasi angkatan kerja antara perempuan dan laki-laki.
Menurutnya, kesenjangan tersebut tidak semata-mata muncul karena persoalan kompetensi, tetapi juga berkaitan dengan pembagian peran domestik, akses pekerjaan layak, dan ruang pengambilan keputusan.
Dari sinergi menuju aksi nyata
Arifatul menilai pendekatan pentahelix penting untuk mempertemukan pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam menjawab persoalan pembangunan.
Menurutnya, setiap pihak memiliki peran dan sumber daya yang berbeda untuk mendukung pencapaian SDGs.
Salah satu bentuk kolaborasi yang Kementerian PPPA dorong ialah Ruang Bersama Indonesia (RBI), yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan di tingkat desa untuk mencari solusi bersama.
Arifatul juga mendorong UNAIR mengembangkan desa atau kelurahan binaan dengan melibatkan mahasiswa lintas fakultas.
Arifatul berharap kolaborasi tersebut tidak berhenti pada pertukaran gagasan. Para pihak perlu menyepakati persoalan, menentukan kelompok sasaran, serta menyusun rencana aksi yang jelas.
“Kita tidak cukup hanya bertemu dan berbagi gagasan. Yang lebih penting adalah bagaimana kita bergerak bersama dan menerjemahkannya menjadi aksi nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Pewarta: Uki Syafitri
Penyunting: Muhammad Nashir