Suaramuslim.net – Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 4 Jawa Timur, Heru Cahyono mendorong penguatan Good Corporate Governance (GCG) Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Hal ini ia sampaikan dalam Evaluasi Kinerja BPR dan BPRS Triwulan I tahun 2018 pada hari Kamis, 3 Mei 2018 di Prigen. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Direksi dan Komisaris dari 116 BPR dan 13 BPRS di bawah pengawasan Kantor Regional 4 Jawa Timur.
Heru Cahyono, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penguatan Good Corporate Governance bertujuan agar kinerja BPRS semakin bagus dan kuat sehingga bisa menghadapi tantangan yang dihadapi. Hal tersebut dilakukan antara lain dengan membangun kemitraan antara bank umum dengan BPRS untuk meningkatkan kemampuan sumber daya masyarakat (capacity building) BPRS.
“Kehadiran fintech (financial technology), khususnya peer to peer lending, menyasar pasar yang mirip dengan BPRS dan ini bisa menjadi tantangan. Bedanya fintech menyediakan platform antara pemberi dana dan peminjam dana, sehingga jika terjadi macet risikonya pada investor bukan pada platform fintech”, ujar Heru.
Meski demikian, Heru mengaku saat ini pihaknya berupaya mencari bentuk yang pas melalui berbagai kajian untuk mengkolaborasikan teknologi/platform fintech di BPRS. “Tujuannya untuk mempercepat dan mempermudah layanan kepada masyarakat”, lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Kompartemen DPW BPRS Asbisindo Jatim Slamet Riyanto mengatakan bahwa bank adalah bisnis kepercayaan, selama masyarakat percaya kepada bank, BPRS tidak akan tutup.
“Di tengah perkembangan teknologi seperti fintech, spirit BPRS adalah melayani masyarakat sebaik mungkin sehingga bisa mendapatkan kepercayaan”, tutur Riyanto. “Hal ini telah dibuktikan dengan jumlah BPRS di Jawa Timur yang berjumlah 30, yang bermasalah hanya dua saja”, pungkasnya.
Hasil evaluasi OJK Jatim, pada triwulan I tahun 2018, sektor keuangan di Jawa Timur mencatatkan kinerja yang positif, tercermin dari peningkatan volume usaha perbankan yang mencapai 9% (yoy). Kinerja positif perbankan di Jawa Timur tersebut, tidak terlepas dari peran serta industri BPR/S yang pertumbuhan aset, DPK dan kreditnya masing-masing mencapai 8,59%, 11,37% dan 4,96% (yoy).
Fungsi intermediasi BPR dan BPRS di Jawa Timur cukup baik dengan rasio L/FDR masing-masing 75,13% dan 114,2%. Risiko kredit BPR dan BPRS tergolong cukup tinggi, tercermin pada rasio NPL/F masing-masing 7,58% dan 9,24% namun rasio kecukupan modal BPR dan BPRS masih tergolong memadai untuk menyerap dampak risiko tersebut dengan CAR masing-masing sebesar 33,86% dan 31,61%.
Reporter: Ahmad Jilul Qurani Farid
Editor: Muhammad Nashir
