Paradoks Pembangunan Ekonomi dan Penegakan Hukum Era Jokowi

39
Ilustrasi: Pembangunan Infrastruktur Jokowi (Foto: Abadikini.com)

SURABAYA (suaramuslim.net) – 3 Tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dinilai masih perlu banyak evaluasi dari sisi ekonomi dan hukum. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dinilai tidak sejalan dengan angka kemiskinan yang masih tinggi serta adanya tebang pilih dan ketidakadilan proses hukum.

Pakar Ekonomi Universitas Airlangga dan Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Jawa Timur Dr. Imron Mawardi dalam Dialog Ranah Publik Suara Muslim pada Senin (24/10) mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia terlihat bagus namun jumlah penduduk miskin tetap bertahan di angka 27 juta jiwa.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2017 masih 5,01% dan dalam  triwulan 2 cukup baik di tengah ekonomi global yang masih lesu. Jika dilihat dari sisi makro bagus. Namun itu justru paradoks karena saat ekonomi baik jumlah pengangguran dan kemiskinan tidak turun, dan rasio ketimpangan sejumlah ada di angka 0,39%.”

Senada dengan Dr. Imron Mawardi, Dahnil Anzar Simanjuntak Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah mengatakan pembangunan ekonomi di era Jokowi tidak merata dan hanya menyentuh kalangan tertentu.

“Dari sisi ekonomi afirmasi pembangunan ekonomi hanya meningkat  pada kelompok-kelompok tertentu.” ujar Dahnil.

Sementara dalam menilai penegakan hukum, Dahnil menilai 3 tahun kepemimpinan Jokowi justru makin mempertontonkan ketidakadilan dengan vulgar.

“Penegakan hukum di 3 tahun Jokowi menampakkan ketidakadilan dalam bentuk memenjarakan mahasiswa yang demo kemarin, namun saat pendukung Ahok sampai merusak justru tidak diproses secara hukum. Seperti juga kasus ujaran kebencian Victor Laiskodat dan penyerangan terhadap Novel Baswedan juga belum ada kejelasan” tegas Dahnil.

Menanggapi hal tersebut Dewan Redaksi Suara Muslim Surabaya Fajar Arifianto mengatakan Jokowi dan Jusuf Kalla masih memiliki sisa waktu 2 tahun untuk memperbaiki kinerjanya.

“Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla harus memanfaatkan media tentang apa yang terjadi di 3 tahun pemerintahan dan menjelaskan ke publik tentang kebijakan di sisa pemerintahan 2 tahun ini” kata Fajar.

Penulis : Adhania, Ahmad Jilul QF

Editor : Muhammad Nashir

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here