Pasca Referendum Bangsamoro, Mahathir Temui Pemimpin MILF

Pasca Referendum Bangsamoro, Mahathir Temui Pemimpin MILF

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad, foto: BBC

MANILA (Suaramuslim.net) – Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad bertemu dengan pemimpin Front Pembebasan Islam Moro (MILF) Haji Murad Ebrahim pada Jumat (08/03/2019). Pertemuan juga dihadiri para pejabat dari Filipina.

Mahathir (93) dan Ebrahim membahas tantangan dalam mengembangkan ekonomi pascaperang di Daerah Otonomi Bangsamoro di Mindanao Muslim.

“Saya memberi tahu dia tentang perjuangan kami dan cara kami ingin maju. Kami ingin program bermanfaat bagi masyarakat di kawasan ini,” kata Ebrahim kepada Kantor Berita Malaysia Bernama pasca pertemuan.

Lima tahun lalu, pemerintah Malaysia menjadi perantara kesepakatan damai antara Filipina dan MILF. Kesepakatan itu menuntut diakhirinya gerakan separatis dengan imbalan wilayah Muslim otonom, yang terletak di wilayah yang mayoritas beragama Islam di selatan.

Ebrahim akan mengawasi pemerintahan otonomi daerah otonom sampai pemilihan parlemen pada tahun 2022.

Dia mengatakan bahwa membawa kemajuan ke wilayah yang dilanda perang tidak akan mudah, karena banyak kelompok yang memisahkan diri dan militan yang bersekutu dengan ISIS di daerah-daerah yang terpencil.

“Perdana Menteri Mahathir mengatakan kepadanya bahwa menembak dan membunuh itu mudah, tetapi sulit untuk dikembangkan,” kata Nabil Tan, seorang pejabat Filipina dan Wakil Menteri Proses Perdamaian Mindanao.

“Ketua Murad berkata, ‘ya, itu adalah tingkat perjuangan kita berikutnya, bagaimana mengembangkan dan mentransformasikan organisasi revolusioner kita,” lanjut Tan.

Dalam sebuah pernyataan singkat kepada wartawan setelah pertemuan mereka, Ebrahim mengatakan bahwa Mahathir mengatakan jika ada perdamaian di wilayah itu, maka keinginan-keinginan tadi akan tercapai.

Mahathir mengunjungi Filipina beberapa minggu setelah para pemilih di selatan setuju untuk mendirikan wilayah Muslim yang otonom.

Sementara MILF memilih untuk mengakhiri perlawanan bersenjata dan mengambil jalur diplomasi pada tahun 2014. Banyak mantan pejuangnya memisahkan diri dan menyebut kelompok itu tidak murni dalam memperjuangkan sebuah negara Muslim yang sejati dan merdeka di selatan.

Sumber: Kantor Berita Bernama
Editor: Muhammad Nashir

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on WhatsApp
Share on Telegram

Leave a comment