JAKARTA (Suaramuslim.net) – Debat capres cawapres 2019 putaran pertama selesai digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kamis malam di Hotel Bidakara Jakarta (17/01/19). Debat yang mendapat sorotan sejumlah pengamat dan politisi karena memberikan kisi-kisi soal kepada capres ini terlihat dinamikanya pada dua segmen terakhir, yaitu pada sesi tanya jawab antar paslon.

Pada segmen yang kelima, capres 01 Joko Widodo (Jokowi) dan capres 02 Prabowo Subianto saling bertanya dan mendapat respons tepuk tangan riuh dari pendukung masing-masing.

Pada debat yang mengangkat masalah hukum, HAM, korupsi dan terorisme ini, pembawa acara Ira Koesno mempersilakan Prabowo bertanya lebih dulu kepada Jokowi. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mempertanyakan apakah ada kepentingan pribadi masing-masing menteri Jokowi dalam hal impor. Mengingat kebijakan masing-masing berbeda dan membuat rakyat bingung.

Agar pembaca mendapatkan gambaran utuh dari tanya jawab dua paslon, berikut kami hadirkan transkrip tanya jawab antara Prabowo dan Jokowi.

Prabowo Subianto:

Baik. Kita mengetahui bersama bahwa masalah korupsi dan konflik kepentingan ini sangat erat hubungannya. Saya ingin bertanya. Bagaimana pandangan Bapak tentang konflik kepentingan ini?

Apakah Bapak bisa meyakini dan menjamin bahwa pejabat-pejabat yang bekerja untuk Bapak benar-benar tidak memiliki kepentingan pribadi, kelompok atau bisnis? Dalam kebijakan-kebijakan yang diambil, terutama dalam impor-impor beras, gula dan komoditas-komoditas yang sangat dirasakan merugikan petani-petani kita. Terima kasih.

Joko Widodo:

Pertama akan saya mulai terlebih dahulu dari saya Pak Prabowo. Saya ini tidak memiliki beban masa lalu, sehingga lebih enak dalam bekerja, enak dalam memberikan perintah-perintah. Tadi Bapak menyampaikan apakah tidak ada kepentingan pejabat-pejabat yang kami angkat?

Ya, kalau memang ada dan Bapak memiliki bukti-bukti yang kuat. Ya, jalankan aja. Mekanisme hukum dilaporkan saja ke polisi, laporkan saja ke KPK, laporkan saja ke kejaksaan. Kalau memang ada buktinya, tetapi bahwa pemerintah kami ingin semuanya sederhana. Ingin semuanya mudah, seperti yang telah kita bangun, yaitu online single submission.

Sebagai contoh dengan online single submission ini yang dulunya, kalau orang ingin mencari izin bertahun-tahun, bukan berbulan-bulan. Bertahun-tahun izin. Sekarang Bapak sebagai pengusaha. Pak Sandi sebagai pengusaha datang ke online single submission. Coba Bapak datang, Bapak tunggu 2 jam. Izin-izin akan keluar dan Bapak bisa langsung memulai usaha.

Inilah yang kita lakukan yaitu memperbaiki sistem, menyediakan sistem sehingga peluang untuk terjadinya korupsi itu betul tidak ada. Ada transparansi di situ, ada keterbukaan di situ, ada manajemen pengawasan yang ketat disitu, ada management controlling yang baik di situ. Kalau memang masih ada, sekali lagi kalau Bapak memiliki bukti-bukti yang kuat, ya silakan saja dilaporkan.

Prabowo Subianto:

Pak Jokowi yang saya hormati, dengan segala kerendahan hati yang membingungkan kami, adalah bahwa di antara menteri-menteri Bapak itu berseberangan.

Ada yang mengatakan produksi. Ada persediaan beras cukup, tapi ada lagi yang mau impor beras. Jadi ini yang membingungkan kami. Jadi kami bertanya kepada Bapak. Bagaimana pejabat yang Bapak angkat termasuk Dirut Bulog, Pak Buwas mengatakan bahwa cukup. Kemudian Menteri Pertanian Bapak mengatakan cukup, tapi Menteri Perdagangan Bapak mengizinkan impor komoditas pangan. Yang begitu banyak, ini yang membingungkan rakyat dan kami.

Ini masalah pemerintahan Bapak sendiri di antara pejabat-pejabat yang Bapak angkat itu, karena itu kami tanya kepada Bapak. Apakah Bapak benar-benar yakin tentang tidak ada konflik kepentingan? Itu saja Pak.

Joko Widodo:

Ya kalau ada perbedaan-perbedaan seperti itu. Saya kira dalam dinamika sebuah rapat. Saya persilakan kok menteri-menteri itu saling debat. Saya dengarkan ada yang mau tidak impor. Ada yang mau impor, tetapi kalau sudah diputuskan ya memang harus jalankan.

Bahwa kalau menteri sama semuanya malah gak. Menurut saya malah gak bagus, tidak ada saling kontrol, tidak ada saling ngecek, tidak ada saling mengawasi. Tidak usah menteri itu harus sama semuanya. Berbeda enggak apa-apa.

Debat di rapat saya persilakan kok, tidak ada masalah. Nanti kalau sudah rampung debatnya baru saya putuskan impor atau tidak perlu. Kita putuskan menurut saya. Biasa menteri-menteri saya dengan situasi-situasi seperti itu. Tidak dibuat. Itu bukan sesuatu yang tidak baik karena ada saling kontrol dan masyarakat juga tahu.

Editor: Muhammad Nashir