Mantan Menko Perekonomian di Era Gusdur, Rizal Ramli (Foto: Kontan)

JAKARTA (Suaramuslim.net) – Mantan Menko Ekonomi era presiden almarhum Gusdur Rizal Ramli meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa dan menyelidiki masalah impor komoditas pangan yang ada di Indonesia. Ia menilai, langkah tersebut telah merugikan masyarakat Indonesia, terutama para petani.

Sebelumnya Kepala Bulog Budi Waseso kesal dengan adanya anggapan bahwa Kemendag menilai penyewaan gudang untuk menyimpan cadangan beras merupakan tanggung jawab pihaknya saja. Padahal, ia berharap, bahwa setiap permasalahan yang ada pada polemik impor yang terjadi saat ini sepatutnya dapat diselesaikan bersama.

“Mas @jokowi, Mendag sudah offside, rugikan petani padi, tebu, bawang & petambak garam. Mas JKW dipihak mana? Dipihak pemburu rente atau bela petani? Jika tidak ada tindakan, artinya Mas dipihak sana,” ujar Rizal, pada akun Twitternya @RamliRizal, Kamis (20/9).

Tak hanya itu, Rizal yang juga merupakan mantan Kabulog, menegaskan bahwa hal tersebut dapat menggerus elektabilitas Jokowi di Pilpres 2019 mendatang. “Kok ada menteri yang seenaknya kaya gini?, Mas @jokowi where are you?, ini bisa menggerus elektabilitas Mas,” tambahnya.

Baca Juga :  Rizal Ramli : Kalau Freeport Ngeyel, Tunggu Sampai Kontrak Habis!

Mantan anggota tim panel penasihat ekonomi PBB ini juga menceritakan, bahwa di beberapa negara Asia, parpol kuat selalu mendukung basis pertanian. Bahkan, jika pemerintah tidak mendukung petani, demo besar-besaran tak dapat dihindarkan.

“Di Jepang, Korea Selatan, Taiwan kalo Menteri Perdagangan tidak pro-petani, doyan impor, pasti di demo besar2an — akhirnya pasti dicopot atau pemerintahnya yang jatuh. Itulah mengapa partai LDP berkuasa terus di Jepang karena LDP sangat pro-petani dan pro-pertanian,” papar dia.

Rizal juga menyatakan jika sebelumnya masalah impor daging bisa diselesaikan oleh KPK, mengapa impor pangan kali ini tidak bisa diselesaikan. “Jika kemarin soal daging bisa, harusnya sekarang juga bisa, ini soal sederhana dan saya yakin KPK mampu menyelesaikannya. Ini sangat-sangat jelas merugikan, dan aneh kalau KPK tidak bertindak,” tutupnya, singkat.

Reporter: Teguh Imami
Editor: Ali Hasibuan

1 COMMENT

  1. Bagi saya rakyat awam, kebijakan impor apapun itu, yang akan terlibat adalah, pembeli (importir) penjual (eksportir) bank (pembiayaan) Perantara (intermediary) atau penghubung, perusahaan ekspedisi (angkutan) masing2 pihak akan mendapatkan keuntungan dari kebijakan itu belum lagi komitmen fee untuk pihak2 tertentu…itulah gambaran saya tentang import….

Tinggalkan Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.