JAKARTA (Suaramuslim.net) – Satu tahun berjalan Anies Baswedan memimpin Jakarta. Janji-janji waktu kampanye yang dulu dirancang bersama Sandiaga mulai menemukan titik dan satu demi satu terlaksana, meski masih jauh dari sempurna, kritik dari sejumlah kalangan sangat diperlukan. Selasa (16/10) Anies mengumumkannya di hadapan publik.
Sebelum menjabat Gubernur, Anies bersama Sandiaga Uno sempat mengungkapkan 23 janji politik yang diturunkan menjadi 67 program. Mantan Mendikbud ini mengaku masih berproses dan berupaya memenuhi janji-janji tersebut.
menurut informasi dari Pemprov DKI Jakarta, sekitar 31 janji yang sudah terlaksana, diantaranya Hunian DP RP 0, pembangunan pelican crossing atau zebra cross, JAK LINGKO (integrasi semua jenis roda), KJP Plus tarik tunai (untuk siswa-siswi), Setop Reklamasi.
Anies optimistis rencana kerja yang dijanjikan dalam kampanye lalu dapat dikerjakan selama lima tahun kepemimpinannya.
Target tahun pertama memasukkan janji politik ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah tercapai.
Sebenarnya tidak ada yang terlampau istimewa ketika seorang gubernur, bupati, atau bahkan presiden ketika dia bekerja mewujudkan program kampanyenya. Bukankah setiap janji politik seorang pemimpin kepada rakyat memang selayaknya ditepati? Ketimbang puja-puji, pemimpin yang baik justru lebih membutuhkan kritik dan saran dalam upaya memberi pelayanan maksimal kepada warganya.
Di sisi lain, kritik dari sejumlah pihak pun turut mewarnai kinerja Anies, menurut Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono mengatakan Anies gagal menghadirkan hunian untuk rakyat miskin Jakarta. Hal itu menurutnya telah melanggar janji kampanyenya sendiri.
“Tidak ada rumah untuk rakyat miskin. Program DP 0 Rupiah yang sekarang menjadi SAMAWA jelas-jelas bukan untuk orang miskin, yakni untuk warga berpenghasilan Rp 4-7 juta perbulan,” kata Gembong di DPRD DKI, Senin (15/10).
“Keberpihakan terhadap rakyat miskin yang tidak mampunya ada di mana?”, Tanyanya.
Selanjutnya, Gembong mempersoalkan target OK OCE yang tak terpenuhi. Ia menyatakan awalnya program itu dijanjikan untuk melahirkan 200 ribu pengusaha baru dengan 44 pos pengembangan kewirausahaan di setiap kecamatan.
Kenyataannya dari calon pengusaha baru yang sudah terdaftar sebanyak 54.564 orang.
Rencana Anies melegalkan becak di Jakarta juga dinilai PDIP tidak tepat dan tidak manusiawi.
“Pemprov DKI harus mengalihprofesikan pengayuh becak ke sektor pekerjaan yang lebih manusiawi,” ujarnya.
Program naturalisasi sungai dianggap PDIP tidak berjalan. Padahal, lanjut Gembong, saat ini telah memasuki musim penghujan.
“Program ini tak kunjung tuntas pelaksanaannya, seperti Balai besar Ciliwung Cisadane, normalisasi kali pesanggarahan, pembebasan lahan yang belum sampai 40 persen,” jelasnya
Reporter: Teguh Imami
Editor: Muhammad Nashir
