NEW YORK (Suaramuslim.net) – Indonesia mendorong masyarakat internasional bekerja sama secara inovatif dan beradaptasi untuk mencegah dan mengatasi maraknya pendanaan terorisme.
Pernyataan ini disampaikan Wakil Menlu RI, A.M. Fachir dalam Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB mengenai “Threats to International Peace and Security Caused by Terrorist Acts: Preventing and Combating the Financing of Terrorism”, di Markas Besar PBB, di New York, Kamis (28/3).
Di hadapan anggota DK PBB yang juga dihadiri oleh sebagian besar negara anggota PBB, Wamenlu RI menegaskan kembali komitmen penuh Indonesia dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme, termasuk pendanaan terorisme.
Dalam Debat Terbuka yang dipimpin Menlu Perancis, Jean-Yves Le Drian, Wamenlu Fachir mengingatkan bahwa aksi terorisme di Christchurch, Selandia Baru pada 15 Maret 2019, membuktikan bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat terbebas dari ancaman terorisme.
Secara khusus, Fachir juga menyambut baik komitmen peningkatan kerja sama internasional, termasuk adopsi Resolusi 2462, mengenai Preventing and Countering Financing of Terrorism di mana Indonesia menjadi salah satu negara co-sponsor.
Lebih lanjut ia menegaskan pentingnya pengadopsian dan implementasi berbagai komitmen internasional seperti Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, berbagai Resolusi DK PBB terkait, serta Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF), dalam peraturan perundangan di masing-masing negara.
Wamenlu menekankan pentingnya tingkatkan adaptasi masyarakat internasional dalam merespon berbagai perkembangan teknologi di bidang keuangan dan informasi, melalui kebijakan yang tegas, fleksibel, inovatif dan praktis.
Selain itu, Fachir mendorong peningkatan kerja sama global antara lain melalui pertukaran informasi, bantuan teknis, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan unit intelijen keuangan, serta koordinasi antar badan dan komite PBB terkait, termasuk konsultasi dan bersinergi dengan FATF.
Wamenlu Fachir juga berbagi pengalaman mengenai upaya kerja sama yang dilakukan Indonesia, antara lain melalui penyelenggaraan Counter Terrorism Financing Summit guna melakukan regional risk assessment dan menganalisa ancaman, serta dampak pendanaan teroris di kawasan Asia Pasifik.
“Indonesia secara terus menerus meningkatkan kapasitas perangkat hukum dan infrastuktur, antara lain melalui Strategi Nasional (Stranas) Tindak Pidana Pendanaan Teroris, serta penguatan kerja sama antar kementerian/lembaga dan sektor swasta”, tandas Fachir.
Di hadapan anggota DK PBB dan negara anggota G5 yang hadir, Wamenlu Fachir menceritakan pengalaman Indonesia dalam penanganan terorisme melalui pelatihan di Jakarta Centre for Law and Enforcement Cooperation (JCLEC), dan upaya polri berkolaborasi dengan tokoh agama serta masyarakat dalam menangani aktivitas militan sekaligus melakukan proses deradikalisasi.
Wamenlu juga tegaskan dukungan Indonesia untuk menciptakan perdamaian di wilayah Sahel, termasuk inisiatif G5S JF. Wamenlu sampaikan 3 poin penting, berkaca dari pengalaman Indonesia dalam mengatasi terorisme.
Poin pertama yang disampaikan Wamenlu adalah perlunya mencapai kemajuan konkret di lapangan. Hal ini penting guna memastikan kredibilitas G5S JF. Untuk itu, operasionalisasi komponen polisi G5S JF sangat diperlukan, guna memastikan operasi dan tindak lanjut yang efektif, termasuk proses peradilan.
Poin kedua adalah pentingnya peningkatan kapasitas, termasuk pengumpulan informasi intelijen, penanganan violent extremism dan pendanaan kelompok ekstrimis, serta pengamanan perbatasan.
Poin ketiga adalah membangun kepercayaan masyarakat. G5S JF harus mampu memberikan perlindungan dan bantuan kepada masyarakat, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh ajakan kelompok ekstremis.
“Memenangkan hati dan pikiran masyarakat merupakan aspek terpenting dan menjadi dasar dalam mengalahkan terorisme,” demikian ditegaskan A.M. Fachir seperti dikutip dari laman resmi Kemenlu.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa upaya penanganan terorisme harus dibarengi dengan upaya mengatasi akar masalah, termasuk memajukan pembangunan dan moderasi. Selain itu, peningkatan kapasitas negara sehingga dapat hadir dan memberikan layanan dasar kepada masyarakat merupakan langkah penangkalan terorisme yang utama.
Ministerial Meeting mengenai G5S JF merupakan inisiatif Perancis dan Burkina Faso, guna membahas dukungan yang dapat diberikan kepada G5S JF. G5S JF merupakan inisiatif 5 (lima) negara yaitu Mali, Burkina Faso, Niger, Chad, dan Mauritania guna memastikan keamanan di wilayah Sahel, khususnya mengatasi terorisme dan kejahatan terorganisir.
Reporter: Ali Hasibuan
Editor: Muhammad Nashir
