perppu ormas

Pertanyaan yang timbul dari UU ini adalah, siapa yang mempunyai wewenang untuk mentafsirkan bahwa kegiatan suatu Ormas bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945? Perlu dicatat disini bahwasanya pada UU ini proses pembuktian bersalah ataupun tidak telah pun dihapuskan sebagaimana yang tertuang pada pasal 63 hingga pasal 80 UU no 17 tahun 2013. Sebagai contoh saja

Tepat pada tanggal 24 Oktober 2017 peraturan pemerintah no. 2 tahun 2017 telah ditetapkan oleh DPR sebagai undang-undang. Adanya undang-undang ini merupakan langkah nyata pemerintah untuk menjamin hak asasi tiap individu masyarakat agar tetap terjaga dan sesuai dengan dasar negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun dalam proses penetapannya disambut dengan ragam ekspresi oleh