WASHINGTON (suaramuslim.net) – Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Min Aung Hlaing, dan tiga petinggi militer lainnya dilarang masuk Amerika Serikat. AS menyebut para petinggi militer Myanmar itu diduga terlibat dalam pembantaian minoritas Rohingya di negara bagian Rakhine.

“Dengan pengumuman ini, AS adalah pemerintah pertama yang secara terbuka mengambil tindakan nyata berkaitan dengan kepemimpinan paling senior militer Myanmar,” kata Menlu AS Mike Pompeo seperti yang dikutip dari AFP, Rabu (17/7).

Mike Pompeo mengatakan pihaknya memiliki bukti bahwa Aung Hlaing dan sejumlah petinggi militer lainnya terlibat dalam operasi militer di Rakhine pada 2017 lalu. Operasi militer itu menyebabkan krisis kemanusiaan di Rakhine memburuk hingga memicu gelombang ratusan ribu Rohingya mengungsi ke Bangladesh.

“Kami tetap khawatir pemerintah Myanmar tidak mengambil tindakan untuk meminta pertanggungjawaban terhadap mereka yang terlibat atas pelanggaran hak asasi manusia. Ada pula laporan terus-menerus yang memaparkan bahwa militer Myanmar melakukan pelanggaran HAM di seluruh negeri,” katanya.

Selain Min Aung Hlaing, petinggi militer Myanmar yang juga dilarang ke AS adalah Wakil Panglima Soe Win, Brigadir Jenderal Than Oo, dan Brigadir Jenderal Aung Aung serta keluarga dari keempat perwira itu.

Myanmar menolak memberikan sebagian besar kewarganegaraan kepada Muslim Rohingya serta menyimpulkan bahwa Rohingya adalah imigran ilegal dari Bangladesh.

Dalam pernyataannya, Pompeo turut menyuarakan kecaman atas keputusan Myanmar membebaskan tujuh personel militer yang ditangkap karena membakar tujuh desa Rohingya di Rakhine pada Mei lalu.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah menganggap kekerasan terhadap Rohingya selama ini merupakan sebuah upaya genosida terhadap etnis minoritas itu.

Penyelidik PBB memaparkan tuntutan terhadap para jenderal Myanmar dan penyelidikan kriminal internasional terkait genosida ini juga sedang berjalan.

Reporter: Ali Hasibuan
Editor: Muhammad Nashir