Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menggelar aksi di depan kantor DPRD Jawa Timur pada Jumat (13/9). Foto: Teguh Imami/Suaramuslim.net

SURABAYA (Suaramuslim.net) – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menggelar aksi di depan kantor DPRD Jawa Timur pada Jumat (13/9).

Aksi digelar untuk menolak Revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK yang dianggap bisa mematikan KPK.

Dalam aksi tersebut berbagai atribut berupa poster mereka bentangkan. Poster tersebut di antaranya bertuliskan, ‘Jangan Kebiri KPK’ lalu ‘Berhenti Mengayomi Koruptor’ dan ‘Tolak Revisi UU KPK’ serta ‘KPK Dilemahkan Jokowi Ke Mana?’

Korlap Aksi yang juga sebagai Presiden BEM Unair Agung Tri Putra mengatakan, empat poin yang tidak disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya bualan semata, lantaran proses revisi UU KPK masih berjalan.

“Dan ini menurut kami merupakan hal yang such a bull shit sebenarnya. Karena kemarin Bapak Presiden Jokowi dengan tergesa-gesa menyetujui adanya revisi UU KPK,” kata Agung, seperti keterangan tertulis yang diterima Suaramuslim.net.

Agung juga mengatakan tindakan Jokowi dianggap tergesa-gesa untuk menyepakati adanya dewan pengawas. Menurutnya, KPK adalah lembaga independen yang tidak perlu dewan pengawas.

“Ini macam apa? Lembaga kita adalah lembaga independen. KPK adalah independen. Bagaimana lembaga independen bisa berjalan dengan adanya dewan pengawas,” katanya.

Agung menambahkan tindakan Jokowi yang menyetujui revisi UU KPK merupakan langkah yang tidak konkret. Presiden Jokowi dianggap telah berkhianat dengan adanya pemilihan pimpinan KPK.

“Bapak Jokowi jika hanya berbicara di media massa tanpa adanya tindakan konkret, itu hanya pengkhianatan terhadap pemilihan kemarin. Dia telah mengkhianati kita semua,” ujarnya.

Menurut Agung persetujuan revisi UU KPK ada yang menunggangi di baliknya. Ia beralasan karena pengesahan usulan revisi UU KPK yang hanya dilakukan dalam 20 menit saja. Padahal jangka waktu yang ditentukan selama 60 hari.

“Ini kan hanya bualan. Karena revisi UU KPK masih berjalan. Sedangkan proses di DPR ada proses yang mutlak. Bagaimana pengesahan revisi UU KPK hanya 20 menit? Ini kan sudah ada hal yang di belakang layar, di bawah meja. Apakah pemerintahan kita segampang itu? Tidak kan,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi membeberkan empat poin yang tidak disetujui dalam rancangan Revisi UU KPK yang disampaikan DPR, yakni:

1. Saya tidak setuju jika KPK harus meminta izin dari pihak eksternal untuk melakukan penyadapan, misalnya izin ke pengadilan, tidak. KPK cukup meminta izin internal dewan pengawas untuk menjaga kerahasiaan.

2. Saya tidak setuju penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan saja. Penyelidik dan penyidik KPK bisa juga berasal dari unsur ASN, dari pegawai KPK, maupun instansi lainnya, tentu saja harus melalui prosedur rekrutmen yang benar.

3. Saya juga tidak setuju bahwa KPK wajib berkoordinasi dengan Kejagung dalam penuntutan. Karena sistem penuntutan yang berjalan saat ini sudah baik, sehingga tidak perlu diubah lagi.

4. Saya juga tidak setuju perihal pengelolaan LHKPN yang dikeluarkan dari KPK, diberikan kepada kementerian atau lembaga lain. Saya minta LHKPN tetap diurus oleh KPK sebagaimana yang telah berjalan selama ini.

Reporter: Teguh Imami
Editor: Muhammad Nashir

Tinggalkan Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.