Tumpahan Minyak di Karawang, HMI Minta Dirut Pertamina Tanggung Jawab
Masyarakat membersihkan tumpahan minyak di Karawang (Foto: Istimewa)

JAKARTA (Suaramuslim.net) – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) meminta Direktur Pertamina bertanggungjawab atas kasus tumpahan minyak di Pantai Utara Jawa milik Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) pada 12 Juli 2019.

“Kementerian terkait harus segera menindak tegas tumpahan minyak tersebut. Kejadian ini sudah sebulan dan Pertamina sendiri belum bisa memastikan penyebabnya.” Ungkap Kabid Lingkungan Hidup PB HMI Gadri Attamimi, Selasa (13/8).

Gadri mempertanyakan model recovery seperti apa yang ditawarkan oleh Pertamina khususnya terkait permasalahan kualitas air laut pesisir Karawang dan Bekasi.

Tumpahan ini baginya menurunkan proses laju fotosintesis fitoplankton sehingga produktivitas primernya menurun. Baginya fitoplankton ini merupakan permulaan rantai makanan, mata rantai dalam seluruh rantai makanan perairan akan terpengaruh oleh penurunan produktivitas tersebut.

“Kita lihat saja hasil laporan survei yang dilakukan oleh BRSDM KKP bersama Politeknik Karawang tumpahan minyak sudah sampai ke arah barat Kepulauan Seribu yaitu Pulau Lancang,” katanya.

“Akibat lainnya, yaitu produksi ikan nelayan menurun. Penurunan ini juga disebabkan oleh gangguan fisiologik ikan oleh tumpahan minyak itu. Ikan banyak yang mati, pertama ada 500 hektar tambak yang mengalami kematian ikan. Kedua ada 7.782 nelayan dan pengepul ikan yang tidak bisa beraktifitas akibat tumpahan minyak,” tambahnya.

Baca Juga :  Panen Raya di Karawang, BAZNAS Berdayakan Petani

Selain itu juga menurut Gadri, ekosistem mangrove yang salah satu fungsinya sebagai tempat pemijahan ikan juga terancam mati. Sebanyak 300 ribu pohon mangrove kata Gadri di Muaragembong yang terancam mati.

“DPR Komisi VII dan Kementerian terkait harus segera memanggil Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati agar mempertanggungjawabkan kasus ini di depan anggota DPR. Hal ini terkait urusan Energi dan Lingkungan Hidup,” katanya.

Menurut Gadri, Dirut Pertamina jangan selalu melempar tanggung jawab ke bawahannya untuk mengklarifikasi kasus ini.

“Penyelesaian kasus ini terkesan lambat, padahal ini adalah bencana ekosistem pesisir, krisis ekologi Pantai Utara Jawa. Dalam minggu ini kami PB HMI akan melakukan aksi turun ke jalan, menyampaikan tuntutan kami, salah satu tuntutan adalah memecat Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati,” tandasnya.

Reporter: Ali Hasibuan
Editor: Muhammad Nashir

Tinggalkan Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.