SURABAYA (Suaramuslim.net) – Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Walikota Blitar M Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung non aktif Syahri Mulyo sebagai tersangka karena diduga menerima suap.

Dalam konferensi pers hari ini, Jum’at (8/6) di gedung KPK, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Blitar dan Tulungagung terkait dengan dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkab Tulungagung dan Pemkot Blitar.

“Pemberi suap kepada Syahri dan Samanhudi adalah orang yang sama yaitu Susilo Prabowo. Untuk Syahri, pemberian berkaitan dengan proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan, sedangkan untuk Samanhudi, berkaitan dengan ijon proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama” ungkap Saut.

Sementara Gubernur Jawa Timur Soekarwo atau yang akrab disapa Pakde Karwo mengaku cukup bingung bagaimana memberikan laporan kepada Mendagri karena banyak terjadi operasi tangkap tangan di Jawa Timur.

“Saya bingung lapor ke Mendagri bagaimana”, ujar Pakde Karwo.

Selain itu ia mengatakan mereka yang menerima suap memiliki persoalan dalam integritas.

“Ini persoalan integritas, masuknya di masalah moral dan spiritual”, kata Pakde Karwo kepada Suaramuslim.net pada Kamis (7/6) di Surabaya.

Pakde Karwo menyebut persoalan integritas tidak bisa diatur perangkat dan teknologinya dan kembali kepada yang bersangkutan.

“Kalau pungli dengan teknologi bisa diselesaikan, tapi integritas tak bisa dibuat perangkatnya, kalau orang memeras dan menyuap tidak masuk konsep ini”, ungkapnya.

Soekarwo juga memberikan contoh bagaimana di Eropa persoalan integritas justru diselesaikan dengan cara-cara klasik seperti di Jawa.

“Makanya di Eropa dikembangkan di Belgia mbalik seperti jaman kuno, melihat anak siapa, dugem ndak ya, punya mobil baru dari mana, lipstik tebel dari mana ya belinya” jelas Soekarwo yang juga ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia.

Reporter: Ahmad Jilul Qur’ani Farid
Editor: Muhammad Nashir