Ini Definisi Radikalisme Menurut Ketua MUI
SURABAYA (Suaramuslim.net) – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin pada Kamis (7/6) di Surabaya mengungkapkan kepada Suaramuslim.net definisi dari radikalisme. “Jelas radikalisme adalah mereka yang ingin merubah sistem yang sudah ada dengan jalan kekerasan”, ungkap KH Ma’ruf Amin yang juga merupakan Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP). Kiai Ma’ruf menyebut pihaknya bersama MUI […]
Dilema Tunjangan Hari Raya
Suaramuslim.net – Tunjangan sejatinya adalah setiap tambahan benefit yang ditawarkan pada pekerja, misalnya pemakaian kendaraan perusahaan, makan siang gratis, bunga pinjaman rendah atau tanpa bunga, jasa kesehatan, bantuan liburan, dan skema pembelian saham. Tunjangan diberikan atas sebuah kerja atau keahlian yang sudah dilakukan oleh seseorang kepada pemilik pekerjaan atau penerima manfaat pekerjaan. Tunjangan bersifat sukarela, […]
Radikal Belum Tentu Teroris
DEPOK (Suaramuslim.net) – Cap radikalisme kini merebak di tengah masyarakat setelah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengindikasikan tujuh perguruan tinggi negeri (PTN) terpapar radikalisme. Pernyataan itu tentu saja dibantah oleh para rektor PTN.
Muhammadiyah Minta Presiden Tarik Draf RKUHP
JAKARTA (Suaramuslim.net) – Majelis Hukum dan HAM Pengurus Pusat Muhammadiyah meminta presiden Joko Widodo menarik draf Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sedang dibahas di DPR.
Walikota Blitar dan Bupati Tulungagung Kena OTT, Soekarwo: Ini Soal Integritas
SURABAYA (Suaramuslim.net) – Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Walikota Blitar M Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung non aktif Syahri Mulyo sebagai tersangka karena diduga menerima suap. Dalam konferensi pers hari ini, Jum’at (8/6) di gedung KPK, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Blitar dan Tulungagung terkait dengan dugaan penerimaan hadiah […]
DPR Setujui Kenaikan Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan
JAKARTA (Suaramuslim.net) – Komisi VIII DPR RI menyetujui kenaikan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tahun 2019 menjadi Rp 554,901 miliar, atau naik Rp 1,1 miliar dibandingkan alokasi anggaran tahun 2018.