Suaramuslim.net – Krisis moneter 1997-1998 memaksa Pak Harto lengser. Seketika itulah orde Baru berakhir dan beralih ke Orde Reformasi. Iklim kebebasan berpendapat dan berorganisasi dibuka selebar-lebarnya. Termasuk dalam hal ini munculnya ke permukaan beberapa gerakan yang dulunya bergerak secara sembunyi-sembunyi. Salah satu gerakan yang dimaksud adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Di mata orang awam, gerakan ini getol mengusung penegakan Syariat Islam melalui Khilafah.
Khilafah adalah salah satu sistem politik dalam Sejarah Peradaban Islam. Pasca wafatnya Nabi, kepemimpinan umat Islam beralih ke Khulafaurrasyidin. Sayangnya, sistem ini sirna bersamaan munculnya sistem politik Dinasti. Dinasti Umayyah, Abbasiyah, Mamluk, Ayyubiyah, Mughal, Saljuk hingga Imperium Turki Usmani.
Wacana Khilafah sempat muncul tahun 1924. Sarekat Islam kala itu memprakarsai “Komite Khilafah” (Central Comite Chilafat). Memasuki era 2000-an dipopulerkan kembali oleh Hizbut Tahrir. Di era pemerintahan SBY mereka mampu menggelar konferensi Khilafah Internasional (2007), Kongres Mahasiswa Islam Indonesia (2009), Konferensi rajab (2011), Muktamar Khilafah (2013) dan Muslim Youth Movement (2016). Sementara di Eropa dipopulerkan oleh al-Muhajirun (berpusat di inggris). Memasuki tahun 2014, dideklarasikan oleh ISIS melalui sang khalifah, Abu bakar al-Baghdady. Mengutip pewartaan www.globalresearch.ca (16 Juli 2014), ketika dokumen NSA disebarluaskan Edward Snowden, ternyata sang Khalifah ini hasil didikan Mossad.
Meskipun rezim Jokowi-JK sejak 19 Juli 2017 mencabut legalitas HTI, impian mereka terhadap Khilafah belum redup. Bagaimana cara mereka bertahan hingga detik ini?
Pertama, Eks HTI mengelola aset pendidikan. Berdasar data yang saya himpun tidak sedikit jumlahnya. Misalnya STIE Hamfara, Yogyakarta, Ma’had Syafaratul haramain (Bogor), SDIT Insantama, hingga sejumlah bimbel di kota-kota besar. Lewat jalur inilah, impian mereka tersalurkan dengan maksimal.
Kedua, Tampil dengan wajah baru. Eks HTI memasuki tahapan interaksi dengan umat (marhalah tafa’ul ma’al ummah). Model interaksi dengan umat tidak bisa sevulgar ketika era Presiden SBY. Kini mereka tampil dengan format/wajah baru. Contohnya: dulu buletinnya bernama “Al-Islam” kini berganti “Kaffah”. Entah kenapa buletin ini bisa beredar bebas di masjid atau musala yang berafiliasi ke persyarikatan Muhammadiyah.
Selain buletin Jumat, mereka menggelar majelis taklim dan kegiatan seminar. Contohnya: majelis taklim Nafsiah Islamiyyah di Rejoso, Pasuruan. Majelis taklim ini diasuh Ust Romli Abul Wafa. Kalau seminar, pada januari 2018 salah satu elit mereka yaitu KH. Shiddiq Al Jawi menggelar kajian fiqh muamalah. Tak lupa menggandeng “komunitas tanpa riba”. Di masjid asy-Syahriah, kota Malang. Kala itu memaparkan hukum Syirkah.
Ketiga, bergerak di ranah penerbitan buku. Jika berkunjung ke pameran Islamic book fair, biasanya ada penerbit Al-Azhar press. Buku karangan Hafidz Abdurrahman MA, Abdul Qadim Zallum hingga Syekh Yusuf As-Sabatiin masih terbit di situ. Di akun facebooknya, Al-Azhar press juga memasarkan buku-buku terbitan Pustaka Thoriqul Izzah (PTI). Penerbit lainnya adalah Penerbit Quwwah. Penerbit yang berlokasi di Bantul ini menerbitkan “Pemikiran politik Islam” karangan Abdul Qadim Zallum.
Keempat, memanfaatkan media sosial. Contohnya : fanpage “Harakatono” dan “Kaffah media”. Dua fanpage ini cukup rajin membuat aneka meme. Ada juga fanpage “Shautul ulama media” menggalang opini “Kyai Membela HTI”. Isinya menghimpun berbagai pandangan moderat kyai terhadap kiprah Hizbut tahrir. Akhir kata, ada kejanggalan di pihak pemerintah. Terlanjur membekukan organisasinya tetapi membiarkan aset pendidikan dan media penerbitan milik mereka eksis. Wallahua’lam.*
*Opini yang terkandung di dalam artikel ini adalah milik penulis pribadi, dan tidak merefleksikan kebijakan editorial Suaramuslim.net
