Suaramuslim.net – Di tengah-tengah pesimisme menyaksikan demokrasi sekarat di banyak negeri (bahkan di negara kampiun demokrasi sekalipun, pengamat mulai mengatakan bahwa democracy dies in the dark).
Pemilihan Wali Kota Surabaya 2020 mungkin menjadi harapan terakhir bagi banyak warga kota, apakah pesta demokrasi ini jalan yang masih tersisa untuk menjadikan politik di Republik ini sebagai kebajikan publik ataukah sebaliknya: menjadi kutukan publik.
Warga negara yang peduli dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik ini dapat dengan mudah melihat betapa pasar politik telah dimonopoli oleh partai-partai politik. Politik menjadi komoditi langka yang makin mahal yang hanya bisa dinikmati oleh kaum elite. Semakin sulit membayangkan pemilihan umum yang bersih dari politik uang, serta berbagai cara-cara kotor tak terpuji untuk meraih kursi kekuasaan.
Setelah amandemen UUD45, proses-proses rekrutmen kepala eksekutif makin dilaksanakan secara langsung, tidak melalui mekanisme perwakilan. Prinsip keterwakilan digusur oleh keterpilihan. Popularitas seseorang seringkali lebih menentukan daripada rekam jejak dan kapasitas.
Perang pencitraan melalui berbagai media semakin menjadi penentu kemenangan, termasuk teknik-teknik micro targetting dengan menggunakan robot penambang data para pemilih. Lalu terjadilah semburan kebohongan yang mampu mengubah hitam jadi putih atau sebaliknya, tergantung pesanan.
Di era post-truth ini, harap diingat bahwa 75 tahun lalu, arek-arek Suroboyo telah membuktikan kegigihannya melawan upaya-upaya penjajahan kembali setelah kemerdekaan bangsa ini diproklamasikan oleh arek Suroboyo Bung Karno dan Bung Hatta. Semangat perlawanan ini sebagian besar diinspirasi oleh fatwa Resolusi Jihad mbah Hasyim Asy’ari di Tebuireng. Melawan penjajah adalah jihad fi sabilillah.
Melalui Pilkada Wali Kota Surabaya 2020 ini kita sebagai warga kota akan melakukan jihad politik melawan semburan kebohongan bahwa politik uang dan berbagai cara tak terpuji dalam berdemokrasi itu akan berakhir di Kota Pahlawan ini. Kota ini berhak untuk memiliki Wali Kota yang tidak sekadar penerus Risma, tapi yang jauh lebih baik darinya melalui partisipasi cerdas warga kota dalam Pilkada yang jujur dan adil.
Democracy shall not die in this city this time around.
KA Turangga, 16 Februari 2020
Opini yang terkandung di dalam artikel ini adalah milik penulis pribadi, dan tidak merefleksikan kebijakan editorial Suaramuslim.net
