Utang negara sebesar lebih dari 4.000 triliun rupiah yang katanya masih rendah karena baru sekitar 20% PDB. Padahal APBN hanya 2.000 triliun rupiah. Tidakkah terpikir bahwa utang itu absolut sedang PDB itu relatif dinamis yang setiap saat bisa drop terkena krisis atau diskenario orang, tergantung si pemilik modal yang hanya beberapa warga negara itu?

KAHMI tentunya tidak sekadar bernasehat untuk individu warganya dalam mengangkat status ekonomi. Karena membaca peluang bisnis berbasis IT ternyata memberi untung besar maka mari buka kedai e-commerce. Atau karena peluang pariwisata menunjukkan tren positif karena keindahan alam dan budaya Indonesia yang indah dan ‘antik’ lalu menyarankan untuk ramai-ramai buka warung wisata.

Pasti tidak akan sesempit itu pemikiran Profesor-Doktor ekonomi dari KAHMI. Mereka harusnya memikirkan bagaimana menyelamatkan aset ekonomi negerinya yang pemberian Allah subhanahu wa ta’ala itu dari jarahan asing dengan antek-anteknya sehingga rakyat negeri menjadi makmur sejahtera merata.

Bahkan tidak sekadar menyelamatkan ekonomi negeri sendiri, KAHMI ingin pula menyelamatkan bumi ini dari eksploitasi manusia serakah mengeruk isinya untuk menumpuk kekayaan semaksimal mungkin. Tanpa peduli manusia lain di sekitar dan negeri lain terpuruk kelaparan melalui pengembangan model alternatif pembangunan ekonomi nasional dan global, memanfaatkan substansi wahyu dan pemutakhiran sains ekonomi untuk menggantikan model ekonomi kapitalis perusak yang dipioniri oleh Adam Smith dkk. 

Knowledge Based Economy

Tema “Knowledge Based Economy” perlu pendalaman kata ‘knowledge’ nya, tidak cukup berhenti di sains. Pengetahuan manusia itu ada 2 sumber, yaitu sumber wahyu dan sains. Mari dicek sumber wahyu adakah prinsip-prinsip tentang ekonomi, termasuk ekonomi makro atau ekonomi pembangunan?

Sumber wahyu dalam agama Islam itu jelas sekali, yaitu Al Quran dan hadis sahih. Sumber wahyu itu juga berperan untuk mengoreksi temuan sains, khususnya ilmu sosial termasuk ekonomi, yang ditengarai tidak valid/erroneous. 

KAHMI seharusnya mencermati itu, mencari prinsip ekonomi pembangunan yang diajarkan Allah subhanahu wa ta’ala dan praktik yang dilakukan Nabi Muhammad dan Khulafa Rasyidin saat menjadi Kepala Negara, bukan hanya mencermati sumber sains ekonomi karangan Adam Smith dkk, berkutat seputar interest, tax, loss-profit dengan bottom line-nya.

Dengan memadukan kedua acuan knowledge yakni wahyu-sains tersebut maka insyaallah KAHMI akan mampu menyusun paradigma dan bangunan struktur ekonomi makro atau pembangunan baru. Yang bisa menyelamatkan negerinya dan umat manusia dari penjajahan-eksploitasi manusia rakus kekayaan sumber daya alam dunia. Membawa kesejahteraan dan peradaban mulia berkeadilan dalam skala nasional-global.

KAHMI tidak selayaknya terseret arus sekularisme-materialisme dalam menyusun dan menerapkan ekonomi pembangunan dengan meninggalkan prinsip-prinsip dari sumber wahyu.

Perbedaan negara dengan perusahaan itu sangat jelas, jangan dianggap sama. Akhir-akhir ini ada kecenderungan membuat negara sebagai perusahaan dengan memberi sebutan state corporation. Negara lalu dianggap sebagai sebuah perusahaan, lalu siap bersaing dengan negara lain untuk memperkaya perusahaan itu. Naifnya pemilik perusahaan/negara itu adalah segelintir penguasa dengan birokrasi dijadikan pegawai sedang rakyat dan SDA diangap aset untuk diperjualbelikan.

Pemikiran seperti itu pasti salah besar, terseret arus sekularisme-materialisme-kapitalisme. Tuntunan Islam yang diajarkan Al Quran serta dicontohkan Nabi dan Khulafa Rasyidin saat memimpin negara pasti lain.

Negara dalam Islam adalah bahwa wilayah dengan penduduknya yang plural dalam berbagai aspek, termasuk agama dan lain lain. Keutuhan wilayah itu harus dilindungi dan dijaga. Seluruh rakyatnya disejahterakan/diberdayakan, terutama yang lemah sesegera mungkin. Sumber daya yang ada harus dipakai untuk itu, bahkan si pemimpin harus siap hidup seadanya untuk memberdayakan orang-orang lemah di negerinya.

Misi perusahaan pasti beda, aktivitas untuk mengeruk profit sebanyak mungkin, untuk kian besar dan kaya perusahaannya demi kemegahan pemilik dan keturunan-keturunanya.

Dengan memahami betapa beda antara negara dan korporasi ekonomi maka menjadi terang benderang bagaimana harusnya negara menggunakan aset dan anggarannya untuk mengangkat martabat bangsanya dan keutuhan wilayah tanah airnya.

Pemerintah atau rezim yang sedang punya kewenangan pasti terlarang menjual lahan negerinya ke asing walau hanya sejengkal tanah dengan harga setinggi berapa pun. Rezim juga salah fatal jika dalam mengelola negara dia membiarkan asing membuat wilayah eksklusif di negerinya karena motif menambah anggaran pendapatan negara maupun simpanan valuta.

Rezim amatlah keliru jika membiarkan rakyat mayoritas tetap terbelakang tidak berdaya dan di sisi lain memberi banyak kelapangan/konsesi seluas-luasnya pada korporasi ekonomi, walau yang nasional sekali pun untuk tumbuh tidak terkendali kian kaya lalu mendominasi dan mengkooptasi kekuasaan negara.

Berikut ini prinsip-prinsip ekonomi pembangunan yang diekstraksi dari sumber wahyu yang seharusnya disintesakan dengan sains ekonomi dalam proses membangun model ekonomi makro di dalam negeri dan lalu dipromosikan ke dunia internasional.

Lanjut ke halaman 3

Opini yang terkandung di dalam artikel ini adalah milik penulis pribadi, dan tidak merefleksikan kebijakan editorial Suaramuslim.net