Jakarta dipilih jadi ibu kota karena penduduknya multi etnis. Sebelum jadi ibu kota, Jakarta sudah jadi tempat bagi representasi seluruh etnis dan suku bangsa. Ini yang jadi pertimbangan mengapa Soekarno memilih Jakarta jadi ibu kota. Bahasa Melayu yang dipilih jadi bahasa nasional, karena egaliter.
Dua alasan ini cukup bagi Soekarno untuk membangun kebudayaan dan peradaban khas Indonesia yang berbasis pada kebhinekaan. Kalau pindah ibu kota, dua basis ini bisa saja tercerabut dari akarnya. Kalau kebhinekaan sampai tercerabut, tinggal tunggu Indonesia bubar.
Belum lagi aspek historis. Jakarta kaya akan heroisme dan perjuangan Indonesia, termasuk kemerdekaan. Dari mulai Fatahillah hingga proklamasi. Banyak lokasi dan gedung bersejarah. Belum lagi sejumlah prasasti telah berdiri. Semua presiden juga membangun sejarah Indonesia dari Jakarta. Jangan dilupakan kawan!
Alasan yang urgen mesti jadi pertimbangan utama untuk pindah ibu kota. Gak urgen? Jangan! Di sinilah peran DPR untuk mengkaji ulang. Panggil sembilan pakar yang konon katanya sudah melakukan riset. Buka semua hasilnya ke publik. Libatkan para pakar lain untuk menguji hasil riset itu. Emang ada hasil risetnya? Emboh!
Kalau risetnya abal-abal, atau karena pesanan, DPR harus menggagalkannya. Tetap konsisten pada Undang-Undang No. 10/1964 bahwa ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Tak perlu diubah UU itu.
Apalagi saat ini Indonesia sedang dihadapkan pada dua masalah besar. Pertama, soal ekonomi. Hutang negara makin membengkak. Sejumlah BUMN bangkrut. Banyak aset negara sedang dalan proses penjualan. Berbagai subsidi mulai dicabut. Dan harga-harga kebutuhan terus naik.
Kedua, masalah Papua. Kerusuhan Papua mengarah pada disintegrasi bangsa. Dua masalah ini lebih urgen untuk diatasi.
Kalau bicara manfaat, tentu pindah ibu kota juga ada manfaatnya. Apa itu?
Pertama, Jokowi punya sejarah. Ini kebijakan monumental. Kelak akan diingat dan dikenang oleh anak cucu bangsa bahwa di era Jokowi ibu kota pindah. Ini sejarah yang dapat membedakan Jokowi dengan presiden-presiden sebelumnya.
Kedua, harga tanah jadi mahal. Perkampungan jadi ibu kota, otomatis NJOP naik. Bisa hingga ribuan kali lipat. Akan lahir banyak OKM (Orang Kaya Mendadak). Terutama pengusaha yang punya jutaan hektar lahan di bakal calon ibu kota baru.
Ketiga, banyak pihak swasta yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Dapat proyek besar. Siapa mereka? Apakah termasuk pengembang pulau reklamasi Jakarta yang gagal? Bisa saja loh.
Keempat, ada peluang investasi besar-besaran. Tentu bukan Anda yang miskin dan cekak modal yang bisa terlibat investasi. Pasti pengembang besar. Sudah lihat brosur apartemen seharga 700 jutaan yang sedang dipasarkan? Hanya sehari setelah diumumkan bakal lokasi ibu kota baru.
Kelima, akan ada gubernur baru di ibu kota baru, yang jelas bukan Anies Baswedan? Boleh jadi Ahok atau yang lain. Emang ada apa dengan Anies Baswedan? Ah, kayak gak tahu aja.
Semoga bukan lima manfaat ini yang jadi alasan pindah ibu kota. Ngeri-ngeri menakutkan.
Jakarta, 27/8/2019
Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
Opini yang terkandung di dalam artikel ini adalah milik penulis pribadi, dan tidak merefleksikan kebijakan editorial Suaramuslim.net
