Islam Politik di Negeri Mayoritas Muslim
Dr. Slamet Muliono Redjosari, M.Si, Dosen Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, anggota Dewan Kehormatan Ikatan Cendekiawan Musim Indonesia (ICMI), Fuad Amsyari, Ph.D, dan Ust M. Yunus MUI Jatim dalam talkshow Ranah Publik Suara Muslim Surabaya 93.8 fm (25/01/19). (Foto: Suaramuslim.net)

Suaramuslim.net – Islam politik dibunuh Orde Baru, lalu bangkit setelah Reformasi. Pada masa Soeharto, tak boleh ada organisasi berasas Islam. Semua harus berdasar Pancasila. Sejak 1998, larangan-larangan terkait politik identitas itu gugur.

Selain kembalinya PPP menjadi partai Islam diikuti PKS serta PBB ada partai-partai dengan basis ormas Islam seperti PAN dan PKB yang tumbuh dari tradisi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Namun, saat faktor-faktor keislaman meningkat, perolehan suara partai islami hanya begitu-begitu saja. Dalam Pemilu 2004, total perolehan suara empat partai berasas Islam (PPP, PKS, PPNUI, PBB) hanya 18,77 persen suara nasional. Di dua pemilu berikutnya, total perolehan suara empat partai islami itu pun menurun menjadi 15,15 persen di Pemilu 2009 dan 14,78 persen di Pemilu 2014.

Jelang pemilu 2019 yang sisa beberapa bulan lagi, hal ini perlu menjadi perhatian publik, apa yang salah dengan partai islami? Mengapa pemilih muslim tidak menyalurkan aspirasinya lewat partai yang jelas keberpihakannya pada umat Islam?

Faktor Penyebab Suara Partai Islam Stagnan

Anggota Dewan Kehormatan Ikatan Cendekiawan Musim Indonesia (ICMI), Fuad Amsyari, Ph.D dalam talkshow Ranah Publik Suara Muslim Surabaya 93.8 fm (25/01/19) mengatakan, penyebab partai-partai berasas Islam yang terus mengalami penurunan dukungan di antaranya, sebagian muslim cenderung menganggap ajaran Islam sebagai doktrin yang final hanya melakukan ibadah rutinitas (shalat, zakat, dan puasa).

Padahal, menurutnya, berislam harus menyeluruh, bukan hanya menjalankan syariat secara mahdhah (ibadah ritual), tetapi juga perintah untuk mengembangkan, menyadarkan umat, mengajak umat sering ditinggalkan. Sehingga seorang muslim mengabaikan Islam politik, ini yang pertama,” ungkapnya.

Baca Juga :  Jalan Ikhwan yang Ditepikan

Faktor kedua, Fuad menyebut, dalam dua periode ini terjadi proses pergantian Orde Lama ke Orde Baru yang menghabiskan puluhan tahun. Di sinilah Islam berada pada tantangan sekularisasi, misalnya yang sering dipersepsikan jargon “Islam yes, partai Islam no”. Masyarakat yang tidak paham dengan politik Islam menjadi apolitis, bahkan diikuti ormas yang tidak mempunyai visi politik.

“Jadi efek salah menentukan pilihan politik dalam kehidupan ada dua, dunia dan akhirat. Kekeliruan dalam berislam dalam bentuk ijtihad politik akan terasa di dunia, jadi efek dunia harus menjadi perhatian umat Islam. Manusia hidup di dunia dalam sistem pribadi, sistem keluarga dan sistem kenegaraan. Jika sistem di negeri tidak diurus dengan benar oleh pemimpin, pasti seluruh rakyat akan menderita,” ungkap Ketua Umum Syarikat Islam Politik ini.

Penyebab ketiga, partai-partai yang mempunyai visi Islam tidak dikelola secara profesional, di antara faktornya membutuhkan modal yang besar. Selain itu, pelemahan pemahaman umat tentang partai Islam, sehingga ada istilah partai Islam vs partai nasionalis.

Selain itu, banyak aktifis Islam yang mengerti Islam dengan baik tetapi tidak mau masuk partai politik, karena bagi mereka kurang menguntungkan. Padahal dalam Islam diwajibkan untuk berpolitik sesuai yang diajarkan Rasulullah Saw.

“Jadi, faktor-faktor di atas hendaknya disadari oleh tokoh-tokoh Islam jangan sampai terlambat, karena jika tidak diperhatikan betul, nanti kita bisa terjun bebas, dan Islam di negeri ini habis,” paparnya.

Baca Juga :  Ketidakpahaman, Picu Paradigma Buruk tentang Islam

Saatnya Elite Parpol Islam Berperan Untuk Kepentingan Rakyat

Dr. Slamet Muliono Redjosari, M.Si, Dosen Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya dalam talkshow Ranah Publik Suara Muslim Surabaya 93.8 fm (25/01/19) membenarkan stagnasi bahkan kemunduran suara partai Islam, karena dari internal umat Islam terjadi perbedaan.

“Satu pihak menganggap nilai Islam sudah final, Islam memberikan panduan berbagai aspek kehidupan, ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya. Sedangkan, kelompok lain mengatakan, Islam masih mencari-cari rumusan yang pas dalam berpolitik sehingga perlu didiskusikan, maka dari itu kita sering membicarakan tentang orang, kejadian, kasus, dari pada gagasan besar Islam yang bisa memperbaiki citra politik Islam,” tuturnya.

“Kenapa jumlah umat Islam selalu menurun penilaian mereka terhadap partai politik Islam? Hal itu karena tidak semua umat Islam memiliki pandangan yang sama tentang politik. Bahkan banyak masyarakat pinggiran tidak peduli terhadap politik. Padahal harga komoditas seperti cabe, garam, tomat, nasi itu semua karena kebijakan politik,” jelasnya.

Slamet menceritakan, ada seorang warga Blitar penjual pecel saat ditanya apakah akan ikut memilih presiden? Penjual itu sontak menjawab tidak ada perbedaan meskipun dirinya memilih presiden si A atau si B atau tidak memilih, karena penjual pecel akan tetap menjadi penjual.

“Pertanyaan itu saya tanyakan saat bertemu penjual pecel. Artinya sebagian besar masyarakat tradisional menganggap pemilihan presiden tidak termasuk proses politik, akan tetapi jika ditanya perkembangan harga komoditas bahan pokok, BBM, mereka menjawab berbeda dengan tahun sebelumnya,” tuturnya.

Baca Juga :  Sekum Muhammadiyah: Dimensi Politik Sangat Kuat Dalam Ayat Al Quran

Menurut Slamet, fenomena yang ada di masyarakat pinggiran menandakan mereka tidak memahami persoalan sehingga mereka tidak melihat realitas untuk mengubah dirinya. Sementara itu, kalangan elit cara pandangnya juga sama, bagaimana dalam berpolitik dapat menambah kapital, popularitas, income, dan menumpuk suara.

“Para elit politik tidak memberikan sumbangsih dan gagasan kepada masyarakat, itu yang harusnya dibahas agar Indonesia lebih baik,” ungkapnya.

Slamet menilai, pemimpin di awal masa pembentukan Indonesia lebih banyak memberikan gagasan besar yang melahirkan negarawan. Dalam ajaran Islam sendiri, Khalifah Umar membuat sejenis regulasi guna melindungi pasar rakyatnya.

“Jadi beliau (Umar) pernah menyampaikan ultimatum yang ditujukan kepada para pedagang di pasar-pasar Madinah, bahwa pedagang yang tidak memahami aturan jual beli dalam Islam, akan dicabut perizinan operasional dagangnya,” jelasnya.

Slamet menegaskan, basis kepentingan umat sangat perlu, siapa pun dan agama apa pun, dari suku apa pun jika sudah ada kepentingan materi akan sulit disatukan. Seharusnya, para elit bisa membuat kebijakan yang membawa kebaikan.

“Elit saat ini harus melihat kebijakan pemerintah yang jika tidak sesuai harus diluruskan. Jangan karena mempunyai kepentingan yang sama sehingga saat bangsa membutuhkan lapangan pekerjaan bukan warga asing yang masuk. Kita ingin harga sembako stabil malah tidak terkontrol. Jadi perlu ada rumusan bersama dari para elit untuk memberikan kebijakan yang bisa memuliakan bangsa,” tandasnya.

Reporter: Dani Rohmati
Editor: Muhammad Nashir

Tinggalkan Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.