Suaramuslim.net – Harus ada yang berani meluruskan bahwa salah satu ukuran kedewasaan sebuah demokrasi bukanlah seberapa besar dukungan yang diterima pemerintah, tetapi seberapa lapang ruang yang tersedia bagi kritik.
Demokrasi yang sehat tidak dibangun di atas keseragaman pendapat, tetapi di atas keberanian untuk berdialog, berbeda pandangan, dan saling mengoreksi demi kepentingan bangsa.
Dalam beberapa waktu terakhir, kita kembali mendengar pernyataan yang mengaitkan kritik publik dan demonstrasi dengan kegaduhan.
Kekhawatiran terhadap instabilitas tentu dapat dipahami. Tidak ada pemerintahan yang menginginkan kekacauan. Juga tidak ada masyarakat yang berharap negaranya terus berada dalam konflik. Namun, pada saat yang sama, kita juga perlu menempatkan kritik pada posisi yang benar.
Mandat yang diberikan rakyat melalui pemilihan umum merupakan legitimasi untuk menjalankan pemerintahan. Akan tetapi, mandat itu tidak pernah menghapus hak rakyat untuk terus mengawasi, menilai, bahkan mengkritik kebijakan yang dijalankan atas nama kepentingan publik. Justru setelah mandat diberikan, mekanisme akuntabilitas harus bekerja semakin kuat.
Dalam ilmu administrasi publik, akuntabilitas bukan sekedar kewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.
Akuntabilitas juga berarti kesediaan pemerintah mendengar aspirasi, menerima koreksi, menjelaskan alasan setiap kebijakan, dan membuka ruang dialog dengan masyarakat.
Karena itu, kritik bukanlah lawan demokrasi. Kritik adalah salah satu instrumen yang membuat demokrasi tetap hidup.
Tentu kritik yang dimaksud bukanlah fitnah, ujaran kebencian, ataupun tindakan anarkis yang merusak fasilitas umum. Semua itu tidak dapat dibenarkan dalam negara hukum. Demikian pula demonstrasi yang berujung pada kekerasan tidak dapat dipandang sebagai bentuk kebebasan yang bertanggung jawab.
Di sinilah pentingnya membedakan secara tegas antara kritik konstitusional dan tindakan yang melanggar hukum. Kritik lahir dari kepedulian. Anarki lahir dari kemarahan yang kehilangan kendali. Keduanya tidak boleh dicampuradukkan.
Bangsa yang besar justru memerlukan ruang kritik yang sehat agar pemerintah memperoleh umpan balik sebelum persoalan berkembang menjadi krisis yang lebih besar.
Banyak kebijakan publik di berbagai negara mengalami perbaikan karena adanya kritik dari akademisi, organisasi masyarakat sipil, media massa, maupun warga negara biasa.
Dalam perspektif Islam, tradisi memberi nasihat kepada pemimpin juga memiliki landasan yang kuat. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa agama adalah nasihat, termasuk kepada para pemimpin kaum muslimin.
Nasihat tentu disampaikan dengan adab, kejujuran, dan niat memperbaiki, bukan untuk mempermalukan ataupun menjatuhkan.
Karena itu, kritik yang bertanggung jawab sesungguhnya merupakan bentuk kecintaan kepada bangsa. Sebaliknya, pemerintah yang bersedia mendengarkan kritik menunjukkan kepercayaan diri sebagai pemegang amanah rakyat.
Hubungan antara pemerintah dan masyarakat tidak seharusnya dipahami sebagai hubungan antara pihak yang selalu benar dan pihak yang selalu salah.
Demokrasi justru dibangun di atas kemitraan. Pemerintah memerlukan legitimasi rakyat untuk memimpin, sementara rakyat memerlukan pemerintah yang terbuka terhadap koreksi.
Indonesia hari ini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Ketidakpastian ekonomi global, perubahan teknologi, dinamika geopolitik, hingga tuntutan peningkatan kesejahteraan membutuhkan energi nasional yang besar.
Energi itu akan lebih mudah dihimpun apabila ruang dialog tetap terbuka dan kepercayaan publik terus dipelihara.
Sebagai organisasi cendekiawan, ICMI memandang bahwa demokrasi tidak akan menjadi kuat hanya karena pemerintah memperoleh mandat yang besar.
Demokrasi menjadi kuat ketika mandat tersebut dijalankan dengan kerendahan hati untuk mendengar, sementara rakyat menggunakan kebebasannya secara bertanggung jawab.
Kita semua tentu menginginkan tujuan yang sama: yaitu Indonesia yang maju, adil, dan bermartabat. Karena itu, mari kita menjaga dua hal sekaligus.
Menjaga kewibawaan pemerintah sebagai pemegang mandat rakyat. Dan menjaga hak rakyat untuk terus mengingatkan pemerintah agar mandat itu selalu digunakan sebesar-besarnya bagi kemaslahatan bangsa.
Maka di situlah demokrasi menemukan martabatnya. Pemerintah yang tak mudah baper, dan rakyat tidak kehilangan semangat untuk terus mengawasi serta mengoreksi pemerintah agar selalu berada di jalan yang benar, dengan cara-cara beradab.
Ulul Albab
Ketua ICMI Jawa Timur