Home Horizon Membaca Ulang Geopolitik Israel: Segitiga Iran-Oman-Libya

Membaca Ulang Geopolitik Israel: Segitiga Iran-Oman-Libya

0
Membaca Ulang Geopolitik Israel Segitiga Iran-Oman-Libya
Titik Palestina yang kini dikuasai oleh Israel. (Foto: Anadolu Agency)

Suaramuslim.net – Perubahan besar di kawasan membuat kita perlu mengevaluasi kembali geopolitik Israel. Pembunuhan komandan Pasukan Quds Iran Qasem Soleimani, kematian penguasa lama Oman Qaboos bin Said al Said dan Turki mendapatkan perlindungan dari penandatanganan perjanjian Libya, mau tidak mau mengharuskan analisis ulang geopolitik Tel Aviv.

Relevansi dari peristiwa-peristiwa ini dapat dikenali dalam konteks politik Israel di wilayah tersebut, meskipun pada awalnya, mereka mungkin tampak tidak terhubung.

Tiga peristiwa berfungsi sebagai sinyal suar dari awal konjungtur baru, karena terjadi dalam kerangka waktu yang sempit dan membalikkan permainan di wilayah tersebut. Tidak diragukan lagi, ketiga faktor atau elemen ini dapat dianggap sebagai “peristiwa landasan” untuk penentuan kembali geopolitik Israel.

Pembunuhan Soleimani adalah upaya membatasi kapasitas Iran untuk akses regional dan langkah ekspansionis. Selain itu, kematian Sultan Qaboos dapat menentukan arah proyeksi mengenai Teluk Persia melalui lokasi geostrategis Oman di Selat Hormuz, dan dapat mengganggu inisiatif yang diambil oleh Oman sebagai bagian dari masalah Palestina dan file nuklir Iran. Kesepakatan Turki-Libya juga dapat dianggap sebagai faktor penentu dalam pembagian ladang energi di Mediterania Timur. Dalam konteks ini, geopolitik Israel dapat menjadi dasar transformasi dalam segitiga Iran-Oman-Libya.

Qasem Soleimani

Pembunuhan Qasem Soleimani oleh Amerika Serikat (AS) dapat dianggap sebagai salah satu perkembangan paling kritis bagi Israel di wilayah tersebut. Mengingat posisinya, Soleimani adalah tokoh yang dominan dalam implementasi kebijakan luar negeri Iran di tingkat regional. Penghapusannya bisa dibaca sebagai langkah pencegahan terhadap refleksi ekspansionis Iran dalam kebijakan luar negerinya. Namun bisa jadi solusi tunggal murni tidak selalu memperkuat kemungkinan gangguan proses struktural tertentu.

Kecenderungan ekspansionis kebijakan luar negeri Iran tidak dapat sepenuhnya direduksi menjadi ciri-ciri pribadi Soleimani. Soleimani hanyalah satu dari bagian struktur yang telah berkembang sejak hari-hari pertama revolusi, berdasarkan pada motif-motif ekspansionis yang disebutkan di atas. Tetapi pujian dan penerimaan yang bisa dia dapatkan dari jajaran revolusi yang lebih tinggi membuatnya menjadi sosok yang kritis.

Soleimani, yang menjadi organ penting kebijakan luar negeri Iran dengan mengorganisasi dan mengoordinasikan kelompok-kelompok milisi Syiah, tentu juga merupakan bagian dari perhitungan Israel di wilayah tersebut.

Kehadiran unsur-unsur radikal di wilayah al-Quneitra merupakan perkembangan yang meresahkan bagi Israel di perbatasan Suriah dan membawa potensi ketidakstabilan di Dataran Tinggi Golan.

Kehadiran Hizbullah di Libanon selatan dan pengalaman serta kapasitas militer organisasi yang diperoleh dalam perang sipil Suriah mengganggu para elit keamanan nasional di Israel. Angkatan udara Israel berulang kali menyerang konvoi senjata yang dikirim ke Hizbullah.

Selain itu, unsur-unsur radikal yang dikerahkan di Semenanjung Sinai; di perbatasan Israel-Mesir dan Gaza, membuat Israel dikelilingi oleh aktor-aktor non-negara. Soleimani tidak diragukan lagi merupakan target strategis yang menghubungkan semua titik ini.

Pembunuhan Soleimani harus ditafsirkan sebagai perkembangan yang akan ditulis dalam catatan Israel, meskipun itu tidak “dikontrak secara terbuka” ke AS.

Pemerintahan Trump, yang selalu siap untuk melakukan tugas “pemukul dinding” dalam kebijakan yang direncanakan Israel terhadap Iran, secara terang-terangan melakukan pembunuhan Soleimani.

Baca Juga :  Habib Rizieq: Kita Semua Butuh Palestina

Selain itu, Israel berutang keberadaan pembatasan saat ini terhadap Iran, karena aktivitas nuklirnya, di arena internasional dengan kekuatan lobi yang dimilikinya dalam AS.

Dengan menargetkan kelompok-kelompok milisi yang bekerja untuk Iran di wilayah tersebut dan “koordinator” mereka, AS tampaknya berada di lapangan, yang dalam cara tertentu, merupakan manifestasi dari posisi yang berfokus pada Israel.

Di pihak Israel, menguraikan peran mereka setelah periode pembunuhan dan “menyatakan” fakta bahwa mereka adalah kekuatan nuklir ini “menunjukkan tangan mereka” terhadap kemungkinan pembalasan dari Iran.

Iran melaksanakan kebijakan ekspansionis di tingkat regional berdasarkan massa Syiah dianggap sebagai faktor destabilisasi di perbatasan utara Israel. Iran memperoleh koneksi terestrial transnasional yang melampaui negara-negara dan perbatasan di wilayah tersebut, sampai ke Lebanon melalui operasi militer yang dilakukan dari abu “Musim Semi Arab.”

Dengan demikian, Israel mulai memiliki hubungan bertetangga dengan Iran dan Soleimani adalah wajah dari proses ini. Sebagai tokoh militer-politik yang hadir di Irak dan Suriah, Soleimani menjadi seorang individu yang pada dasarnya mewakili kecenderungan ekspansionis kebijakan luar negeri Iran.

Dalam konteks ini, penargetan Soleimani harus dilihat sebagai reaksi terhadap ekspansionisme regional Iran. Persepsi ini, tidak diragukan lagi, sepenuhnya kompatibel dengan pendekatan keamanan nasional Israel. Sementara ekspansionisme Iran tidak akan berakhir setelah peristiwa ini.

Sultan Qaboos bin Said al Said

Kematian mantan Sultan Oman, Qaboos bin Said al Said baru-baru ini, mungkin paling menyedihkan bagi Israel. Hubungan bilateral Israel dan Oman dapat ditelusuri kembali ke tahun 1970-an, dan kedua negara berutang pondasi kepada perspektif kebijakan luar negeri Sultan Qaboos.

Sultan Qaboos mendasarkan kemajuan hubungan pada kondisi Perang Dingin. Intervensi sosialis, yang akan muncul dari pemberontakan yang pecah di perbatasan Yaman, didukung oleh perwakilan regional dari blok kapitalis, karena akan membahayakan stabilitas kerajaan. Israel memberi Oman intelijen dan bantuan senjata. Mulai saat itu, hubungan Oman-Israel distabilkan di tempat yang agak berbeda dari poros Pan-Arab Mesir-Suriah revisionis.

Hubungan Israel-Oman semakin dalam setelah Revolusi Iran. Terutama pada 1980-an, hubungan kedua negara berkembang secara strategis, dan intelijen Israel secara rutin mengunjungi Oman.

Dalam proses ini, Revolusi Iran dan “kebutuhan untuk ekspansi” serta potensi pengembangan pengaruh Soviet di kawasan itu diterima sebagai ancaman oleh kedua negara. Konferensi Madrid tahun 1991 dan perjanjian damai Israel-Yordania, yang ditandatangani tidak lama setelah itu, menghilangkan keragu-raguan Oman dan memungkinkan kedua negara untuk secara terbuka melanjutkan hubungan mereka. Kontak terpenting adalah pertemuan Yitzhak Rabin-Sultan Qaboos yang dilakukan dua bulan setelah perjanjian Israel-Yordania.

Kontak serupa telah dibuat dalam waktu yang lebih baru juga. Paling signifikan adalah yang dibuat menjelang akhir 2018, saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi Oman. Pertemuan ini sangat penting karena sejumlah alasan.

Oman tidak secara resmi mengakui Israel, tetapi kunjungan Netanyahu berstatus resmi. Selain itu, alasan utama mengapa kunjungan itu bermakna adalah pemimpin Palestina Mahmoud Abbas juga telah mengunjungi Oman hanya beberapa hari sebelumnya dan berbicara dengan Sultan Qaboos, yang mengisyaratkan bahwa Netanyahu melakukan kontak dengan rezim Palestina melalui Oman dan melihat bagaimana posisi Palestina pada “Kesepakatan Abad Ini.”

Baca Juga :  Netanyahu Berjanji Tidak Akan Membongkar Pemukiman Di Tepi Barat Palestina

Dipimpin oleh Sultan Qaboos, Oman berfungsi sebagai mediator antara kedua pihak dalam konflik Israel-Palestina.

Selain itu, kesepakatan nuklir Iran juga ditandatangani di bawah mediasi Oman pada tahun 2015. Status “netral” Oman adalah praktik kebijakan luar negeri yang membantu Oman selama bertahun-tahun dan memungkinkan mereka tetap berhubungan dengan hampir semua aktor. Melanjutkan hubungan mereka dengan Iran juga, Oman berfungsi sebagai mediator ideal dalam kesepakatan tersebut.

Dengan memainkan peran strategis yang dimilikinya dalam inisiatif regional yang diambil, Oman menjadi sangat berharga bagi banyak aktor regional dan global.

Kematian Sultan Qaboos dan kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh penggantinya, Sultan Haitham bin Tariq, sangat penting bagi banyak negara di kawasan ini dan terutama Israel. Sementara Sultan Haitham yang mengindikasikan bahwa ia akan mengadopsi kebijakan luar negeri Sultan Qaboos, mungkin masih menimbulkan pertanyaan di antara negara-negara lain dan mungkin ‘secara alami’ membiakkan perkembangan baru mengenai kebijakan Israel.

Lokasinya yang luar biasa di Selat Hormuz membawa nilai geostrategis Oman. Teluk Persia dan Selat Hormuz, satu-satunya jalan keluar dari Teluk, adalah tempat yang sangat penting untuk membangun keamanan pasokan energi global.

Masalah keamanan energi (yang berada di latar belakang ancaman Iran mengenai Selat Hormuz) telah distabilkan karena status netral Oman hingga saat ini. Meskipun tidak ada bukti bahwa Sultan yang baru akan mengubah kebijakan luar negeri Oman, tampaknya tidak mungkin baginya melakukan upaya semacam itu juga. Ini terutama karena masalah keamanan energi adalah masalah global dan kekuatan besar terlibat langsung di dalamnya.

Namun, perubahan secara “halus” mungkin menyabot motif politik Israel. Misalnya, peran mediasi Oman dalam kemunduran konflik Palestina mungkin menciptakan konsekuensi yang tidak menguntungkan bagi Israel. Selain itu, pengaruh Iran pada Oman dapat meningkat pada periode baru ini.

Kesepakatan Turki-Libya

Kesepakatan yang ditandatangani antara Turki dan pemerintah Fayez al-Sarraj yang diakui secara internasional di Libya tampaknya telah mengganggu proses yang dikembangkan oleh negara-negara yang ingin menghentikan langkah Turki di Mediterania Timur.

Perjanjian tersebut, yang didasarkan pada argumen bahwa Turki dan Libya adalah negara-negara tetangga melalui Laut Mediterania, tampaknya telah memblokir pipa EastMed, yang telah menarik perhatian pemerintah Siprus Yunani, Mesir, Yunani dan terutama Israel.

Proyek ‘melumpuhkan’ pemerintahan Israel-Yunani Siprus-Yunani-Italia (juga dikenal sebagai EastMed) melalui kesepakatan Turki-Libya tampaknya sangat menggelisahkan bagi Israel.

Gagasan pipa tersebut pada dasarnya dibangun untuk memasarkan gas alam Israel ke pasar dunia. Cadangan yang diklaim oleh Yunani melalui pemerintahan Siprus Yunani akan mendapatkan rasionalitas ekonomi untuk perusahaan-perusahaan yang relevan hanya jika mereka dibor bersama gas Israel, dan gangguan dari proyek pipa tersebut memperluas perhitungan Israel. Selain itu, dimungkinkan juga untuk membaca proses ini sebagai gertak sambal.

Biaya astronomi akan masuk ke pipa yang mencapai Yunani dan Italia di bawah laut melalui garis pantai Kreta, dan pipa akan menciptakan masalah keamanan besar. Memberikan proyek penampilan awal tampaknya telah dirancang sebagai sarana untuk memaksa Turki melakukan langkah balasan.

Baca Juga :  Hak Layanan Medis Diabaikan, Warga Palestina Kembali Meninggal di Penjara Israel

Ketika langkah balasan Turki direalisasikan dengan kesepakatan Libya, keberatan mulai meningkat dari negara-negara tersebut. Ini karena Turki memblokir jalur pipa yang direncanakan dan menurut hukum internasional, memaksa negara-negara ini untuk mendapatkan izin dari Turki sebelum memulai proyek-proyek seperti EastMed yang melalui zona maritim Turki.

Perkembangan ini menimbulkan kekacauan politik di Israel dan dengan sendirinya perlu mempertimbangkan kembali Turki sebagai rute transportasi yang optimal dan ancaman keamanan militer/ekonomi.

Menurut sebuah artikel berita yang diterbitkan dalam The Times of Israel pada 14 Januari, Turki ditempatkan sebagai ‘ancaman’ menurut struktur keamanan nasional Israel. Dalam konteks ini, Turki pada dasarnya ‘menginjak Israel’ dengan kesepakatan Libya. Interaksi serupa terjadi di masa lalu dengan pembantaian Mavi Marmara dan ada darah antara kedua negara untuk pertama kalinya. Akibatnya, Israel juga memiliki harapan terhadap pusat-pusat otoritas alternatif di Libya. Mengingat Jenderal Haftar (oposisi Libya) kembali dari Moskow tanpa menandatangani gencatan senjata, dapat disimpulkan bahwa refleksi dari konflik energi Mediterania Timur sebagian juga membentuk urusan dalam negeri Libya.

Dalam konteks ini, Israel bersandar pada status Jenderal Haftar di Libya dan menetapkan kebijakan yang sesuai. Dalam hal pemerintah al-Sarraj tetap berkuasa dan memperkuat posisinya, Israel akan menjadi negara pertama yang datang ke meja perundingan dengan Turki. Namun, struktur ganda tersebut di Libya membuka pintu alternatif bagi Israel dan ‘sekutu gasnya.’

Israel punya banyak konteks untuk membuat Turki pasif. Hubungan bilateral pada 1990-an, yang berada di “zaman keemasan” mereka, dimungkinkan dengan mengecualikan duo administrasi Siprus Yunani-Yunani dan bahkan lebih, menyeimbangkannya. Namun, saat ini prosesnya bekerja dengan arah yang berlawanan. Bagi Israel, Yunani menjadi sekutu NATO, anggota Uni Eropa dan memiliki wilayah udara yang menguntungkan untuk pelatihan militer, membuatnya lebih mudah menggantikan posisi Turki.

Namun, masalah mendasar yang hilang dari Israel mungkin melemahkan tangan mereka dalam persamaan regional setelah beberapa saat. Ada hambatan untuk pemantapan hubungan Israel-Yunani seperti struktur rapuh di Yunani dan terutama ukuran besar krisis ekonomi yang pecah pada 2008 dan memunculkan kemungkinan mengecualikan Yunani dari zona euro.

Ekonomi Yunani tidak produktif dan tidak dapat menggantikan Turki dalam hal kekuatan militer. Masalahnya adalah, Turki dapat, hampir sendirian, mengambil seluruh blok negara yang disebutkan jika gambar EastMed hari ini diperiksa dengan cermat. Ini terkait dengan kapasitas daya Turki.

Dalam hal ini, Israel perlu mengambil posisi pragmatis dan menjaga jarak mereka dengan proyek-proyek pipa tidak rasional pemerintah Yunani-Siprus Yunani dan bergabung dengan opsi-opsi Turki yang optimal. Perkembangan baru dalam urusan domestik Israel tentu saja dapat memicu proses ini.

Ceyhun Cicekci
Akademisi, wakil manajer Pusat Penelitian Politik Mediterania (APAM) di Universitas Bandirma Onyedi Eylul di provinsi Balikesir barat Turki, dan co-editor dari kompilasi “Kebijakan Timur Tengah tentang Kekuatan Global dan Regional: Musim Semi Arab.”

Sumber: Anadolu Agency

Opini yang terkandung di dalam artikel ini adalah milik penulis pribadi, dan tidak merefleksikan kebijakan editorial Suaramuslim.net

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.