Suaramuslim.net – Rakyat Indonesia yang konon 85% Muslim akan memilih Presiden dan Wapres untuk menjabat 5 tahun mendatang. Jika salah pilih maka selama 5 tahun Muslim Indonesia akan mengalami penurunan dukungan politik dari pemerintah dalam segala aspek kehidupan.

Jika Jokowi sebagai pemenang pilpres 2019 dan koalisinya (mayoritas dikendalikan partai anti Islam) sudah pasti akan mempersiapkan kemenangan besar di pilpres tahun 2024. Umat Islam akan lebih berat berjuang merebut kekuasaan di tahun 2024 jika 2019 kalah.

Inilah beberapa risiko politis jika umat Islam bersikukuh dan fanatik pilih Jokowi-Ma’ruf dengan alasan Kiai Ma’ruf adalah ulama, kader NU, tanpa memperhitungkan faktor-faktor politis konstitusional lainnya. Risiko-risiko politis tersebut antara lain adalah;

1) Umat Islam yang pilih Jokowi-Ma’ruf secara tidak langsung sama saja dengan memilih dan membesarkan partai koalisi pengusungnya (partai-partai mayoritas anti Islam). Artinya jika Jokowi menang maka Indonesia akan dipimpin oleh koalisi partai merah sebagai dirijen politik dalam mengelola produk politik berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Ingat, presiden dan wakilnya selama ini kebijakannya lebih banyak diintervensi dan diwarnai partai koalisi pendukungnya.

2) Dilihat dari aspek umur KH Ma’ruf sudah sangat uzur. Sangat mungkin beliau akan mundur sebelum selesai masa jabatannya (mungkin enam bulan atau satu tahun saja) atau dipaksa mundur secara politis atau koalisi sistemik oleh partai koalisi Jokowi untuk digantikan wapres lain. Kemungkinan besar penggantinya pasti dari partai merah yang mboknya tidak percaya hari Kiamat.

3) Ingat pilpres 2019 utamanya adalah pilih presiden dan pilih partai koalisinya, bukan utama pilih wakil presiden. Karena sesungguhnya wakil presiden selama ini tidak punya peran apa-apa. Hanya sebagai ban serep dan tidak punya kebijakan politis yang berarti. Kita mestinya tidak boleh tertipu dengan cawapres yang ulama, NU dan lain-lain, sebaiknya harus berpikir lebih futuristik.

4) Jokowi dan partai koalisinya didukung taipan-taipan super konglomerat yang punya finansial besar dan segala perangkat canggih serta infrastruktur politis yang memadai dalam memenangkan pilpres 2019. Investasi yang mereka bangun akan ditagih dengan model penjajahan ekonomi sebagai imbalan dan pembayaran atas modal politik yang dipakai memenangkan Jokowi. Artinya Jokowi harus mengembalikan biaya politiknya kepada investor taipan-taipan dengan menyerahkan aset dan sumber daya alam atau apa saja yang dimiliki Indonesia. Dus… Penjajahan aseng di Indonesia berjalan mulus tanpa perang.

5) Di atas kertas kemenangan Jokowi sudah didesain sedemikian rupa dan sedemikian curang. Di antara kecurangan yang sudah dipersiapkan matang dan masif antara lain: adanya DPT siluman sekitar 17 juta, kampanye paslon 02 yang dihambat, uang APBN dipakai foya-foya untuk kampanye, KTP ganda WNA untuk bisa nyoblos di Indonesia, hacker perusak server komputer milik KPU dan pengatur suara pemilih sudah didatangkan dari konsultan Amerika. Tapi ingat saudaraku, strategi politik Allah SWT itu lebih indah dan lebih dahsyat daripada strategi politis para kafirun dan munafikun.

Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai Muslim Indonesia untuk mengamankan risiko-risiko tersebut? Tulisan sederhana ini adalah bagian dari strategi menyadarkan teman-teman Muslim. Berpolitik adalah bagian dari dakwah dan amar ma’ruf nahi munkar secara sistemik melalui kekuasaan. Memilih pemimpin dan partai-partai pendukungnya adalah bagian dari strategi berdakwah. Pemimpin dan partai yang kita pilih harus yang penuh affirmative terhadap kita, terhadap umat Islam dan terhadap Islam.*

Penulis: Dr Miftahul Huda

*Opini yang terkandung dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri, dan tidak merefleksikan kebijakan editorial suaramuslim.net.